RAGAM

Perumahan tidak Boleh Dianggarkan dalam Dana Desa

BETUN, Kilastimor.com-Program Pemberdayaan pengerjaan perumahan masyarakat tidak boleh dianggarkan dalam dana desa dan ADD tahun 2016.
Hari Selasa, (30/8) besok akan dilakukan evaluasi. Kalau sudah dievaluasi desa akan kembali melakukan penetapan di desa selanjutnya bisa melakukan pencairan.

Agustinus Nahak

Agustinus Nahak

Sesuai rencana paling lama satu minggu setelah evaluasi dan Verifikasi desa harus segera melakukan pencairan keuangan supaya tidak mengalami keterlambatan dalam pelaksanaanya. Hal itu disampaikan Kaban BPMPD Kabupaten Malaka, Agustinus Nahak kepada wartawan di Betun, Senin (29/8/2016).

Nahak mengatakan dalam evaluasi itu akan dihadiri dinas teknis dari Dinas PU, Bappeda, Inspektorat dan Keuangan. Yang dievaluasi adalah petunjuk teknis tentang program pemberdayaan. “Kita genjot supaya setelah evaluasi paling lama satu minggu harus bisa dicairkan untuk eksekusi di lapangan karena hal yang menyangkut fisik waktunya sangat terbatas. Paling lama tiga bulan harus tuntas,” imbuhnya.

Dalam kegiatan evaluasi itu akan dilakukan verifikasi terhadap semua program pemberdayaan terkait program mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan desa. Khususnya untuk perumahan juknis tidak membolehkan dan bagi desa yang sudah terlanjur memprogramkan supaya segera menggantikan dengan program pemberdayaan lain sesuai hasil musrenbangdes.

Desa juga dalam membuat program harus mempertimbangkan waktu penyelesaian program itu. Paling lama bulan desember semua program kegiatan yang direncanakan melalui ADD harus tuntas dan tidak boleh dikerjakaan pada tahun 2017. Untuk itu desa harus selektif melakukan perencanaan yang bisa dilaksanakan dan harus selesai dalam bulan desember tahun ini. (boni)

Baca Juga :   400-an Warga Malaka Tengah Tidak Bisa Didata
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top