EKONOMI

Realisasi PAD Malaka Rp 14,05 Miliar dari Target Rp 23,4 Miliar. SKPD Diminta Genjot Penerimaan

BETUN, Kilastimor.com-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Malaka harus memacu percepatan realisasi Pencapain PAD pada setiap perangkat daerah. Dari tujuh SKPD yang mengelola pendapatan, sampai dengan saat ini pencapaiannya belum sesuai harapan. Sedangkan untuk realisasi belanja secara keseluruhan baru mencapai 32 persen dari target 75 persen belanja untuk kabupaten Malaka, sesuai anggaran kas triwulan III.

Aloysius Werang

Aloysius Werang

Dari tujuh SKPD yang mengelola PAD, sebutnya, hanya Dinas PPKAD yang capaiannya diatas target yakni sebesar 96,92 persen. “Kita akan kaji lagi saat perubahan ada potensi budget yang berpotensi menambah PAD, maka akan ditambahi pada Dinas PPKAD. Sementara itu pada dinas Kesehatan hingga saat ini baru mencapai 43.36 persen, RSPP Betun 22,55 persen, Dinas PU 21 persen, Perekonomian 41 persen, Administasi pembangunan 49, Dinas Pertanian Kehutanan 51 persen dari 75 persen.

Capaian PAD per 19 Agustus ungkapnya, dari total PAD 23,4 miliar, realisasinya baru 14,05 M. Untuk mengejar ketertinggalan itu, pada awal September akan diundang SKPD pengelola PAD melakukan evaluasi pendapatan untuk mengetahui persoalannya, dimana termasuk solusi yang ditempuh. Hal itu disampaikan Kadis PPKAD Kabupaten Malaka, Aloysius Werang kepada wartawan di Betun, Rabu (24/8/2016).

Ketika ditanya wartawan terkait pos mana saja yang menjadi ganjalan dalam realisasi belanja, Werang mengatakan kendalanya ada pada belanja modal yang masih terkendala dan penyebabnya diketahui masing-masing SKPD. “Kita harapkan dengan pengelola baru itu bisa memacu percepatan proses tender sehingga realisasi belanja sesuai target yang diinginkan,” paparnya.

Baca Juga :   Bouk Akalaran Tepis Isu Selalu Gagal dalam Pilkada

Terkait tranfer dana berimbang dari pusat, DAU pencapaiannya sudah 62 persen. Kendalanya masih ada pada dana sertifikasi guru baru mencapai 15 persen. Diharapkan Dinas PK Malaka segera menyampaikan laporan ke pemerintah pusat supaya bisa ditindaklanjuti. Penyerapan di triwulan satu laporannya belum disampaikan. Kalau laporan ke pusat cepat maka pusat segera mentransfer. Untuk dana sertifikasi uangnya sudah ada dan tinggal permohonan untuk pencairannya. Secara keseluruhan dalam tahun ini ada Rp 49,7 miliar untuk dana sertifikasi guru. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top