RAGAM

Tersisa Empat Bulan, Fraksi Golkar Minta Pemkab Malaka Percepat Lelang

BETUN, Kilastimor.com-Sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang paling rendah realisasinya adalah pajak BPHBT dan Retribusi Pasar. Hambatannya karena kurangnya kesadaran masyarakat /wajib pajak terhadap kewajibannya, kurangnya petugas penagih pajak, kurangnya sosialisasi aturan/ dasar hukum tentang pajak dan retribusi daerah, tidak dilakukan penagihan retribusi pada pasar Beiabuk mulai 20 Oktober 2015 hingga Desember 2015, karena perluasan jalan dalam kota Betun dan pemindahan lokasi dan sudah menjadi pasar Desa Wehali dan tidak dilakukan retribusi pada pasar Inpres Betun.

Logo Pemkab Malaka

Logo Pemkab Malaka

Demikian Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi Golkar terhadap tiga ranperda yang diajukan pemerintah daerah dan perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Malaka Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Malaka, yang mempertanyakan rendahnya PAD, realisasi pajak daerah 24,7 persen dan retribusi daerah 27,8 persen yang dipandang sangat rendah.

Menurut pemkab Malaka, upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan itu yakni mensosialisasikan aturan/dasar hukum tentang pajak dan retribusi daerah, menggali potensi-potensi yang belum memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah, menambah petugas penagih pajak dan retribusi daerah, mengintefikasikan dan mengoptimalkan penagihan pajak dan retribusi daerah.

Sementara itu, menjawab pertanyaan Fraksi Golkar terkait rendahnya pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat dan propinsi serta rendahnya realisasi anggaran urusan penataan ruang dan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah mengatakan akan memperhatikan hal itu kedepan. Terkait rendahnya realisasi anggaran terkait urusan penataan ruang dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah mengatakan akan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait sehingga penjelasannya lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga :   Paul Liyanto: Jaga Ideologi Bangsa Kita

Fraksi Golkar juga mempertanyakan kepada pemerintah terkait proses kegiatan pembangunan fisik terutama proses pelelangan pekerjaan fisik dinilai lambat, padahal tahun anggaran 2016 tersisa empat bulan. Terhadap pemandangan umum Fraksi Golkar itu pemerintah menjelaskan bahwa melalui unit layanan (ULP) sementara dilaksanakan proses pelelangan pekerjaan fisik akan selesai tepat waktu, sehingga proses kontrak dan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan dapat diselesaikan tepat waktu. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top