RAGAM

Tunjuk KTP-e Malaka, Pasien Rujukan Berobat Gratis RSUD Mgr. Gabruiel Manek, SVD Atambua

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka akan membangun kerja sama dengan RSUD Mgr. Gabriel Manek SVD Atambua, terkait pelayanan kepada pasien rujukan dari Malaka yang menggunakan KTP-e.
Bagi pasien rujukan yang bisa menunjukkan KTP-e, akan mendapatkan pelayanan pengobatan secara gratis yang dibayar Pemerintah Malaka.
Hal itu dimaksudkan sebagai salah satu komitmen pemerintah dan bentuk pelayanan yang optimal kepada masyarakat dibidang kesehatan agar bisa berobat secara gratis di Atambua. Hal itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran kepada wartawan disela rapat bersama dewan terkait Kebijakan Umum Anggaran di Betun, Selasa (16/8/2016).

Stefanus Bria Seran

Stefanus Bria Seran

Dikemukakan, Pemkab Malaka akan bekerjasama Pemkab Malaka khususnya RSUD Mgr. Gabriel Manek SVD Atambua, agar masyarakat Malaka yang dirujuk bisa dilayani hanya dengan menunjukkan KTP-e Malaka dan biayanya akan dibayar Pemda Malaka.

Saat ini pemerintah masih melakukan penjajakan dan kalau sudah fixed akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU terkait kerja sama dimaksud. Kalau masyarakat yang sudah memiliki BPJS, maka bisa langsung dirujuk dan akan dibayarkan melalui BPJS Kesehatan. Kebijakan ini hanya berlaku bagi warga yang tidak memiliki BPJS, dan hanya memiliki KTP-e Malaka.

“Kita masih melakukan negosiasi karena hal itu berkaitan dengan pihak lain diluar Malaka. Waktu saya masih menjabat sebagai Kadis Kesehatan Provinsi, Pemprov NTT menetapkan RSUD Atambua sebagai rumah sakit rujukan bagi Belu, TTU dan Malaka. Kita optimis kerja sama itu dapat terwujud sehingga bisa memudahkan masyarakat Malaka, melakukan pengobatan dengan sistem rujukan dengan menunjukkan KTP-e Malaka,” terangnya.

Baca Juga :   Kansas B Juara III Ati Balle Cup I

“Kita optimis bahwa upaya yang ditempuh pemerintah itu bisa memudahkan warga melakukan pengobatan walau dengan sistem rujukan. Kita inginkan rakyat Malaka bisa dipermudah dalam melakukan pengobatan walau dengan sistem rujukan. Dengan kebijakan ini, warga yang berobat tidak perlu berpikir panjang untuk dirujuk ke Atambua karena pembiayaan. Mereka hanya fokus datang dan berobat. Selanjutnya semua pembiayaan terkait pelayanan pasien rujukan itu dibayar Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.

Ketika ditanya wartawan terkait kebijakan Pemerintah yang tidak melanjutkan kerja sama dengan BPJS terkait pembayaran BPJS Kesehatan dalam tahun anggaran 2016, menurut Bria Seran, karena pemerintah sudah memiliki kebijakan untuk membayar warga yang sakit melalui pengobatan gratis yang dibayar pemerintah. “Dulu pemerintah kerja sama dengan BPJS Kesehatan karena saat itu belum memiliki kebijakan itu. Saat ini pemerintah sudah ada kebijakan terkait pengobatan gratis bagi warga saat berobat, sehingga pemerintah langsung membayarkannya kepada rumah sakit tanpa harus melalui BPJS. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top