EKONOMI

Banyak Aset Bergerak Mangkrak, Komisi I DPRD Kota Usul Dihapus agar tidak Membebani Daerah

KUPANG, Kilastimor.com-Banyak aset bergerak seperti motor dan mobil dilingkup Pemkot Kupang mengalami kerusakan berat. Namun aset tersebut tidak dihapus oleh Pemkot. Atas kondisi itu, Komisi I DPRD Kota Kupang meminta Perintah Kota (Pemkot) Kupang, agar dapat mengambil tindakan penghapusan sejumalah aset khususnya aset bergerak yang dinilai membebani keuangan daerah. Apalagi aset bergerak yang seperti kendaraan roda dua maupun roda empat yang sudah tidak terpakai akibat kerusakan yang tidak mungkin diperbaki lagi.

Adrianus Talli

Adrianus Talli

“Soal aset ini sudah tiap tahun kami dorong pemerintah agar melakukan pendataan secara baik. Aset yang dinilai yang sudah tidak bisa digunakan sama sekali, tidak lagi dipelihara sehingga tidak menambah beban daerah setiap tahunnya,” kata Sekretaris KomisI I DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli kepada wartawan di kantaor DPRD Kota Kupang, Rabu (7/9) lalu.

Adrianus mengatakan, selama ini terlihat masih ada aset bergerak seperti kendaraan roda dua yang sudah mengalami rusak berat, namun masih saja terdata dalam data aset. Hal ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dikeluarkan agar biaya operasional tidak lagi diperlukan.

Selain itu, menurutnya,untuk aset bergerak seperti roda dua yang usianya sudah diatas lima sampai 10 tahun, sebenarnya sudah harus diputihkan, sehingga tidak lagi ada biaya operasional untuk kendaraan dimaksud.

“Masalah aset ini tiap tahun selalu diingatkan oleh kami di Komisi I, agar segera didata secara baik. Tugas dalam pendataan pengelolaan aset ini ada di Bagian Perlengkapan Setda Kota Kupang, yang dibentuk atas persetujuan DPRD. Hal ini perlu agar pengelolaan aset tidak terbengkelai,” lanjut Adrianus

Baca Juga :   Satgas Pamtas RI-RDTL Gagalkan Penyelundupan Sepeda Motor ke Timor Leste

Aset daerah ini paparnya, sangat perlu dikelola secara baik, karena tiap tahun masalah aset ini menjadi temua BPK, sehingga persoalan aset ini tidak lagi menjadi temuan. Bagian kelengkapan yang telah dibentuk harus bisa lebih respon dalam menindaklanjuti dengan melakukan pendataan secara baik, agar aset yang dimiliki tidak menjadi beban karena menyangkut biaya pemeliharaannya yang masih dibebankan dan menjadi tanggung jawab daerah. (ify)

Loading...
Loading...
To Top