RAGAM

BPM Kota Kupang Dihapus. Bagaimana Nasib Dana PEM? Ini Penjelasan Pemkot

KUPANG, Kilastimor.com-Dihapusnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Kupang, sesuai PP 18 Tahun 2016, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dan DPRD Kota Kupang kelabakan. Pemkot dan DPRD Kota Kupang, akan melakukan koordinasi dan konsultasi lanjutan terhadap soal hasil eveluasi Ranperda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Kemendagri.

Bernadus Benu

Bernadus Benu

“Kami dari pemerintah kota baru saja melakukan kesepakatan bersama Baleg DPRD Kota Kupang untuk melakukan konsultasi ke Kemendagri, khusus Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Kupang. Konsultasi direncanakan pada Selasa (27/9). Hal ini perlu, karena selama ini BPM Kota Kupang menangani salah satu program primadona Pemerintah Kota Kupang yakni dana PEM dengan besaran dan yang bergulir dimasyarakat kurang lebih Rp 25 miliar,” kata Sekretaris Daerah Kota Kupang, Bernadus Benu kepada wartawan usai melakukan rapat bersama Baleg di Kantor DPRD Kota Kupang, Senin (26/9).

Benu mengemukakan, sesuai hasil evaluasi dengan Pemerintah Provinsi NTT, BPM Kota diminta untuk dihapus dihapus, karena dalam PP baru itu, tidak ada badan pemberdayaan masyarakat kota dan namun hanya Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk dalam mengamankan agar badan tersebut, pemerintah Provinsi NTT memberikan ruang bagi Pemkot untuk dilakukan konsultasi ke pusat dengan alasan-alasan tertentu.

“Jika badan ini tidak disetujui, pastinya sangat mempengaruhi program dana PEM tersebut. Maka itu dengan telah diberikan ruang dari pemerintah provinsi, kami bersama Baleg akan melakukan konsultasi ke pusat, dan kebutulan diprovinsi juga punya waktu Selasa besok,” jelas Benu, seraya menambakan, dalam konsultasi itu pihaknya akan menyampaikan alasan-alasan agar bisa diterima.

Baca Juga :   DPRD Malaka akan Sampaikan Aspirasi Balon Kades dan Masyarakat kepada Pemerintah

Sementara disinggung soal SKPD lain yang dimerger dan kantor pemadam yang naik status serta beberapa kepala SKPD akan nonjob, Benu mengatakan, Pemkot Kupang pada prinsipnya taat pada aturan perundang-undangan yang ada. Namun akan diperjuangkan dalam konsultasi.

“Kami bersyukur karena Damkar berubah dari kantor menjadi dinas yang masuk dalam tipe A. Tentunya ini sesuai dengan tugas pokok fungsi yang besar, yakni dalam menangani kebakaran di Kota Kupang,” bilangnya.

Sedangkan untuk kepala SKPD marger, antara lain, Lingkungan Hidup dengan Kebersihan, Badan Diklat dengan BKD, Perpustakaan dengan Arsip, dan Badan Pemberdayaan Perempuan naik esalon, serta Ketahanan Pangan masuk tipe A. Sementara kantor arsip menjadi eselon IIA, dan Pemadam jadi esalon IIB. Kita berharap tidak ada yang nonjob. (ify)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top