RAGAM

BPMPD Malaka Diminta Klarifikasi Proses Pembentukan Panitia Pilkades Lakekun

BETUN, Kilastimor.com-BPMPD Kabupaten Malaka diminta melakukan klarifikasi terhadap pengaduan lima anggota masyarakat Desa Lakekun-Kecamatan Kobalima yang merasa tidak puas dengan proses pembentukan Panitia Pilkades Desa Lakekun yang dinilai sarat kepentingan dan tidak sesuai ketentuan.

Simon Seran Fahik

Simon Seran Fahik

“Tadi kita sudah mendengarkan aspirasi kelima warga yang mengadu dan kita sudah melakukan pertemuan dengan Kaban BPMPD agar melakukan pengecekan dan klarifikasi dilapangan terkait kebenaran pengaduan masyarakat tersebut,” bilang Anggota Komisi I DPRD kabupaten Malaka, Simon Seran Fahik usai menerima pengaduan lima warga Lakekun di ruang kerjanya, Senin (19/9/2016)

Dikatakan, pihaknya sudah bertemu kaban BPMPD menyampaikan laporan masyarakat Desa Lakekun, supaya ditindaklanjuti melalui klarifikasi di lapangan.
Dalam pertemuan itu juga, pihaknya telah minta BPMPD agar melakukan sosialisasi kepada seluruh desa terkait tahapan dan proses pilkades agar dipahami dan dijalankan sesuai aturan.

Simon mengatakan sesuai laporan masyarakat mengatakan proses pembentukan Panitia Pilkades Desa Lakekun tidak aspiratif dan dibawah intervensi Ketua BPD Desa Lakekun, dan tidak melibatkan unsur-unsur dalam desa serta tidak demokratis.

Terpisah, Ketua LPM Desa Lakekun, Karlus Nahak Kiik usai mengadukan persoalannya di dewan kepada wartawan mengatakan pihaknya sudah mengadukan persoalan itu dan diterima Waket DPRD, Devi H. Ndolu dan anggota Komisi I. Mereka berjanji mengontak BPMPD untuk memperhatikan kembali prosedur pembentukan panitia pilkades agar benar-benar sesuai aturan dan aspirasi masyarakat.

Baca Juga :   NPHD Dana Pengawasan Diteken, Bawaslu Malaka Diberi Dana Rp 7,1 Miliar

Menurut dia, pihaknya berkeberatan dan menolak proses pembentukan panitia itu karena tidak dilakukan secara demokratis dan tidak melibatkan semua unsur yang menyebar pada seluruh dusun di Desa Lakekun.
“Kita diundang Ketua BPD dan beliau sudah konsepkan nama-nama. Keterwakilan dusun tidak ada. Mereka yang ditunjuk Ketua BPD tidak pernah aktif di desa sehingga patut dipertanyakan,” paparnya.

Pihaknya menolak panitia yang dibentuk, karena proses pembentukan panitia pikades tidak sesuai prosedur sehingga harus ditinjau kembali.

Untuk diketahui, kelima warga Lakekun yang mengadu ke DPRD Malaka yakni, Ketua LPM Desa Lakekun, Karlus Nahak Kiik, RW Desa Lakekun Dusun Soka B, Andreas Pala, Sius Mau, Patrisius Mali Mau dan Klau dari unsur masyarakat. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top