RAGAM

Bukan Dua, Ternyata Ada Empat Warga Indonesia Diproses Hukum di Timor Leste. Bupati Belu: Kita Segera Undang Konsulat

ATAMBUA, Kilastimor.com-Sejumlah warga Kabupaten Belu, Indonesia kini diproses hukum di Timor Leste. Kondisi menjadi keprihatinan dari kalangan DPRD Kabupaten Belu, apalagi hingga kini belum ada penangan dari Pemerintah Kabupaten Belu.
Anggota DPRD Belu, Manuel do Carmo kepada media mempertanyakan tanggapan Pemerintah Kabupaten Belu terhadap nasib keempat WNI asal Kabupaten Belu, yang ditangkap dan ditahan di aparat keamanan Timor Leste pada, 1 September lalu.

Inilah warga Belu, Indonesia yang ditahan dan diproses hukum di Timor Leste

Inilah warga Belu, Indonesia yang ditahan dan diproses hukum di Timor Leste

“Kami mempertanyakan sikap Pemkab setempat dengan empat warga Belu yang ditangkap dan diproses hukum di Timor Leste. Karena mereka hingga kini tidak mendapat bantuan hukum,” bilang Manuel usai pembukaan sidang II DPRD Belu, Senin (19/9/2016).

Menurut Manuel, saat ini empat warga Belu, Benyamin Bere, Sisilia Koe dari Kecamatan Lamaknen, Antoneta Gonsalves dan Tomasia Elisa Tilman Kecamatan Kakuluk Mesak, telah ditahan di Ermera Timor Leste.
“Pekan lalu saya ke sana untuk melihat mereka empat orang. Proses sidang sudah dilakukan di Ainaro dan sekarang ditahan di Lapas Fatukero, Gleno, Ermera,” tutur dia.

Dijelaskan, dirinya sempat bertemu dengan pihak Konsulat Timor Leste, namun sampai saat ini belum ada surat yang disampaikan Pemkab Belu, terkait dengan penahanan empat warga tersebut.
“Saya sudah bertemu, mereka empat orang (para tahanan) dan keluarga berharap ada upaya bantuan dari Pemkab Belu. Jadi itu perlu ditanggapi serius oleh Pemkab setempat,” ucap dia.

Baca Juga :   Bunga: Pengerjaan Ruas Jalan Lingkungan di Laran, Wehali, Sesuai Bestek

Bupati Belu, Willybrodus Lay pada kesempatan sama mengatakan, Pemkab akan mengundang pihak Konsulat Timor Leste di Atambua guna membicarakan persoalan terkait empat warga Belu yang ditangkap dan ditahan di Timor Leste, atas aksi penjualan senapan angin ilegal dan penyeberangan illegal.

“Kita akan mediasi dan bangun dialog secara informal dengan Konsulat untuk selesaikan masalahnya secara baik. Oleh karena itu dimohon pengertiannya,” ujar Lay.

Dituturkan, menyangkut hubungan luar negeri itu Pemkab Belu tidak bisa menangani. Tapi melalui rapat kominda kemarin rekomendasi-rekomendasi kami sudah minta untuk dikirim ke pihak KBRI di Timor Leste. “Sesuai prosedurnya kita lapor dulu ke KBRI perwakilan kita. Apabila KBRI tidak menangani kita boleh berkunjung ke KBRI untuk pertanyakan kenapa tidak dilanjuti rekomendasi hasil rapat tersebut. Kita juga akan bersurat ke KBRI di Timor Leste tentang tentang persoalan ini, kalau mereka empat warga minta bantuan hukum maka akan dibantu,” ucap dia.

Dikatakan, penangkapan terhadap dua warga di Delomil karena menjual 30 pucuk senapan angin secara illegal ke Timor Leste. Kebetulan di Timor Leste dilarang untuk perjualkan benda tersebut, dan ini kita menyalahi aturan. Kasus kedua di batas Mota’ain-Batugage, menurut informasi dua orang ibu membawa tiga ekor babi dengan tujuan upacara adat di Ermera dan diamankan setelah memasuki wilayah Timor Leste.

Baca Juga :   Eston Minta Dukungan Masyarakat Semau untuk Pencalonan Gubernur NTT

“Secara undang-undang Keimigrasian, kita melanggar batas wilayah negara dan mereka punya hak untuk menahan warga kita karena pelintasan illegal dan penjualan senapan angin illegal,” papar dia.

Kesempatan itu Lay meminta agar warga Belu yang akan melakukan acara adat di Timor Leste, sebaiknya mengikuti prosedur yakni masuk menggunakan paspor. Namun, apabila tidak memiliki dokumen resmi, bisa melapor ke pihak petugas lintas sektor kedua negara yang ada di perbatasan, sehingga keberadaannya di negara sebelah bisa dipantau.

Wakil Ketua I DPRD Belu, Bene Halle meminta agar persoalan yang melibatkan kedua negara ini harus hormati. Walaupun batasnya masih biasa, tapi itu merupakan batas negara dan masing-masing punya kedaulatan.
“Kita harus mengormati hukum yang ada. Dengan cara diplomatik juga kita hormati, karena ini urusan antar dua negara Dili dan Jakarta, tapi kita di Belu juga akan selalu koordinasi,” ujar Halle. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top