RAGAM

Bupati Malaka: Pekerjaan Fisik di Desa Harus Padat Karya. Dana Desa Jangan Dikontrakkan

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Desa kini mendapat sejumlah kewenangan yang luar biasa, termasuk dalam pengelolaan keuangan dana desa dan ADD. Atas kewenangan itu, Pemerintah Kabupaten Malaka meminta supaya pelaksanaan dana desa dan ADD oleh pemerintah desa tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga, terkait pekerjaan fisik.

Pembukaan Sidang II DPRD Malaka

Pembukaan Sidang II DPRD Malaka

Desa harus mengemasnya dalam program padat karya, agar dana desa dan ADD sedapat mungkin beredar dalam desa. Terkait pekerjaan fisik yang didanai dana desa dan ADD bila membutuhkan sewa alat, maka bisa dilakukan asal tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga. Pekerjaan fisik harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas PU Malaka sebelum dikerjakan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

“Pemerintah juga tetap melakukan pengawasan pelaksanaan ADD sesuai protap yang ditentukan,” ungkap Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran menjawab pertanyaan anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Simon Seran Fahik dalam paripurna pembukaan sidang II DPRD Kabupaten Malaka di Betun, Selasa (13/9/2016).

Bria Seran dalam penjelasan resminya dalam sidang paripurna itu mengatakan, terkait pengelolaan dana desa dan ADD akan diberi perhatian khusus, karena sesuai hasil pertemuan dengan Gubernur, KPK, BPK dan BPKP meminta kepala daerah memperhatikan pengelolaan dana desa, karena rata-rata setiap desa mengelola anggaran melalui ADD kurang lebih Rp 1 miliar. “Jadi harus dilakukan pengawasan,” tambahnya.

Baca Juga :   Ini Jadwal Pertandingan ETMC Hari Ini

Menurut Bria Seran, tindak lanjut hasil rapat itu, pihaknya sudah melakukan rapat dengan kepala desa, bendahara desa, sekdes, Ketua BPD dan camat di aula Kantor Bupati. “Kita sudah menentukan protap terkait evaluasi pemanfaatan ADD. Pertama, setiap bulan camat memimpin rapat di Kecamatan untuk mengevaluasi progres pelaksanaan dan penyerapan ADD. Kedua, Tiap dua bulan desa akan melakukan rapat dengan Wakil Bupati yang membidangi pengawasan, Inspektorat, keuangan dan Sekda untuk memeriksa pembukuan dan keuangan dari desa. Ketiga, tiap tiga bulan akan dilakukan rapat di Kabupaten bersama Bupati untuk melakukan evaluasi pemanfaatan keuangan yang melibatkan semua SKPD, untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kita sudah buat protapnya dan membagi habis semua pejabat di Kabupaten untuk bertanggung jawab terhadap desa-desa itu. Kita tetap melakukan pendampingan dan pengawasan agar pemanfaatan ADD sesuai peruntukannya,” urai dia.

Dikatakan, pihaknya sering mendapatkan laporan dari DPRD terkait perubahan pola kepemimpinan dari desa. Namun pihaknya harus berpegang teguh pada azas praduga tak bersalah. “Tugas kita mengawasi agar dana itu sesuai peruntukan. Memang ada beberapa desa yang ditemukan memanfaatkan ADD membangun rumah pribadi, namun sudah diantisipasi sehingga tidak meluas. Dana itu tidak boleh dikontrakkan tetapi harus padat karya, agar berputar dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Kita buat protap apabila desa mau membangun infrastruktur yang sifatnya fisik maka harus mendapatkan rekomendasi dan pengesahan dari Dinas PU,” tuturnya.

Baca Juga :   Bupati Belu: Yang Buat Surat dari Pemprov Kurang Baca Telaahan Pemda Belu

Menurut Bria Seran, pihaknya juga akan memperhatikan Pendamping Desa agar secara optimal melakukan pendampingan soal pemanfaatan ADD. “Kita akan melakukan rapat khusus dengan para pendamping untuk mengetahui apakah mereka mengetahui pekerjaannya atau tidak. Kenyataan di lapangan, ada kades yang bertugas dan merangkap sebagai bendahara, sehingga kita akan lakukan rapat secara khusus dengan bendahara untuk mengetahui dan menata pemanfaatan keuangan yang ada,” tuntasnya. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top