RAGAM

DPRD Malaka Konsultasi PP 18 Tahun 2016 dan Keuangan di Kemendagri

BETUN, Kilastimor.com-Sebanyak 11 Anggota DPRD Kabupaten Malaka melakukan konsultasi terkait pemberlakukan PP 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sesuai mandat PP. Selain itu, akan melakukan konsultasi juga terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah menyangkut pasar tradisonal dan Pasar Perbatasan serta pembangunan kantor-kantor pemerintah.

Bupati dan Wakil Ketua DPRD Malaka bersalaman.

Bupati dan Wakil Ketua DPRD Malaka bersalaman.

Hal itu penting dilakukan untuk mempertajam sidang dewan terkait organisasi perangkat daerah dan pengelolaan pasar tradisional dan pasar perbatasan. Hal itu disampaikan Sekretaris DPRD Kabupaten Malaka, Carlos Monis kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/9-2016).

Monis mengatakan, materi konsultasi saat ini sangat penting dilakukan guna mempertajam pembahasan ranperda tentang organisasi perangkat daerah sesuai mandat PP 18/2016 yang akan dibahas bersama pemerintah pekan depan. “Kita juga akan melakukan konsultasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Kemendagri terkait pasar tradisional dan pasar perbatasan. “Kita juga akan lakukan hal yang sama untuk pembangunan kantor-kantor pemerintah,” tuturnya.

“Kita sudah memfasilitasi anggota dewan dan harapan kita semua rencana berjalan baik sesuai harapan. Kita akan lakukan konsultasi dari tanggal 26 -30 September mendatang,” pungkasnya. (boni)

Baca Juga :   Bupati Malaka Meminta Pemerintah Desa Alokasikan Rp 25 Juta untuk Perpustakaan Desa
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top