RAGAM

DPRD Pertanyakan Sasaran Raskin dan Pengobatan Gratis. Ini Jawaban Bupati Malaka

BETUN, Kilastimor.com-Program pengobatan dan raskin gratis dari Pemkab Malaka mendapat perhatian serius kalangan DPRD Malaka. DPRD Malaka, meminta Pemkab Malaka untuk memiliki sasaran raskin gratis dan pengobatan gratis yang terukur, sehingga kedepan bisa diketahui dalam evaluasi, apakah program itu berhasil atau tidak bagi masyarakat.

Simon Seran Fahik

Simon Seran Fahik

Anggota DPRD dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Malaka, Simon Seran Fahik dalam sidang II DPRD di Betun, Selasa (13/9/2016) mengemukakan, raskin dan pengobatan gratis, hendaknya memiliki sasaran yang jelas, dan bisa dievaluasi pelaksanaan. Hal ini perlu, agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat miskin di Kabupaten Malaka.

Atas usulan tersebut, Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran mengatakan kebijakan pemerintah membayar raskin diberlakukan sejak 1 Mei lalu. Sebelumnya rakyat membayar Rp 1.600/kilo untuk menebus raskin. Dengan program tersebut, pemerintah yang membayar semua dan keluarga miskin tidak perlu menebus raskin seperti sebelumnya.
“Hahulunya rakyat yang membayar raskin. sekarang pemerintah yang membayarnya. Pemerintah hanya mengambil alih pembayaran yang dilakukan rakyat terkait urusan raskin,” sebutnya.

Terkait pengobatan gratis bagi warga, paparnya, pemerintah juga yang menanggung semua pembiayaan. Yang jelas, apabila ada warga yang sakit maka biayanya pemerintah daerah yang bayar hanya dengan menunjukkan KTP-e alamat Malaka.
“Ukurannya hanya itu. Kita gunakan alat ukur input, proses dan output. Ukurannya, masyarakat yang tidak punya kartu BPJS tetapi memiliki KTP-e alamat Malaka, maka akan dilayani saat berobat di puskesmas atau rumah sakit dan dibayarkan pemerintah. Kita jangan bicarakan out come dan impact, karena ukuran program itu indikatornya tidak seperti itu. Ukurannya berapa orang yang tidak punya kartu BPJS, tetapi memiliki KTP-e alamat Malaka maka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit yang biayanya ditanggung pemerintah,” tuturnya.

Baca Juga :   22 Kota di Indonesia Dijangkau Biznet Wifi

Kabag Ekonomi Setda Malaka, Stefanus Klau dalam kesempatan sidang paripurna itu dihadapan dewan menjelaskan, sesuai kebijakan yang dikeluarkan Bupati Malaka, maka Pemda Malaka akan membayar raskin masyarakat mulai tahap III sampai dengan tahap VI. Dalam tahun 2016 masyarakat hanya membayar raskin tahap I dan II. Selanjutnya akan dibayar pemerintah.

Klau mengatakan raskin yang menjadi tanggungan pemerintah sebanyak 1.328 ton dan uang yang harus dibayar Pemda Malaka ke Bulog sebesar Rp 2.124.339.200. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top