RAGAM

Empat Mantan Pejabat Harusnya Gugat di PTUN. Nando: Tidak Etis Lapor Bupati Malaka

BETUN, Kilastimor.com-Empat mantan pejabat eselon II yang dinonjobkan pemeritah masing-masing Kaban Perbatasan, Emanuel Makaraek, Kaban BPMPD, Eduardus Klau, Kadis Kesehatan, Anton Tae Asa dan Kadis Pertanian, Petrus Bria resmi adukan Bupati dan Sekda Malaka ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Mendagri.

Yonanes Bernando Seran

Yonanes Bernando Seran

Namun demikian, pengaduan mendapat tanggapan dari Dr. Yohanes Bernando Seran, SH, M.Hum. Dia menilai laporan ke KASN tidak etis. Apalagi, dalam surat pengaduan papar dia, mereka menuduh bahwa Bupati menyalahgunakan kewenangan. ASN harus taat kepada Bupati.
Tahap awalnya Inspektorat harus melakukan pemeriksaan kepada empat ASN yang melaporkan Bupati dan Sekda ke KSN dan Mendagri.

“Itu tidak etis dilakukan seorang pegawai. ASN yang melaporkan pimpinannya itu tidak etis. Mereka tuntut ke KASN itu saja sudah salah. Harusnya di PTUN,” kata Nando Seran, sapaan karibnya kepada wartawan di Betun, Selasa (6/9/2016).

Nando begitu panggilan akrabnya mengatakan, tindakan keempat ASN itu sama saja dengan membuka aibnya sendiri. Kalau mau di PTUN, maka semuanya akan terbuka dan keempat mantan pejabat itu bisa diproses pidana. Proses pemberhentiannya karena ada alasan hukum yang mendasar.

Nando mengatakan putusan TUN hanya bisa lawan di PTUN untuk diperbaiki, kalau menurut mereka salah. Jalurnya hanya di PTUN bukan di KASN.
Pengajuan empat mantan pejabat itu salah kamar. KSN hanya memberikan saran dan rekomendasi karena yang memutuskan mencabut kembali SK itu adalah Pembuat SK. KASN tidak berwenang mencabut SK. Surat mendagri itu kalau minta diklarifikasi saja tidak ada masalah. Klarifiasi saja bahwa keputusan yang dibuat itu dengan dasar hukum yang jelas. Keputusan yang dibuat Sekda dan Bupati sudah sesuai aturan hukum. Itu cukup. Alasan hukumnya cukup untuk dilakukan pencopotan.

Baca Juga :   Pengurus DPC Hipmikindo Belu Segera Dilantik. Aliuk: Kita Siap Bantu Pengusaha Kecil

Buktinya, ketika mereka melaporkan Sekda di KASN, tetapi KASN mengatakan nanti akan dikembalikan ke Bupati. Kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai ada pada Bupati bukan pada KASN.

“Kalau KSN sarankan bupati segera meninjau kembali keputusannya, bupati bisa bilang ya saya kaji dulu. Kalau kajiannya sudah benar ya sudah mau tindaklanjuti apanya. Kewenangan mengangkat, memindahkan dan menonjobkan pejabat hanya ada ditangan bupati. Jadi apa yang dilakukan Bupati sudah benar. Dia punya kewenangan itu untuk memberhentikan pejabat dari jabatannya apalagi dengan dasar temuan yang jelas. Secara hukum hal itu benar dan tidak termasuk penyalahgunaan kewenangan,” pungkas Kepala Badan Pengelola Perbatasan itu. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top