POLITIK

Hadapi Pilkada 2021, Pemkab Malaka Cicil Dana Pilkada

BETUN, Kilastimor.com-Walau Pilkada Malaka masih tersisa empat tahun lebih, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka secara bertahap mengalokasikan anggaran cadangan untuk melancarkan pelaksanaan pilkada Malaka 2021. Setiap tahun melalui kinerja APBD, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran secara bertahap sehingga pada saat pelaksanaan pilkada dana itu sudah siap.

Stef Bria Seran Neww

Kalau dibuat glondongan menjelang pelaksanaan pilkada dikawatirkan pembangunan di Malaka bisa stagnan dan rakyat akan susah. “Kita inginkan pilkada kedepan bisa berjalan sukses dan pembangunanpun tetap jalan karena dananya tersedia. Itu bisa terjadi karena political will DPRD Malaka cukup tinggi memperhatikan kesinambungan pembangunan selama lima tahun kedepan,” kata Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran saat membuka pencanangan Kegiatan Revolusi Pertanian Malaka di Kletek-Kecamatan Malaka Tengah, Rabu (31/8-2016).

Pemkab katanya mengambil langkah dan kebijakan itu lebih cepat, sehingga tidak membebankan APBD saat pelaksanaan pilkada. ”
Kita harus cicil sehingga tidak berat. Kalau selama lima tahun kita cicil maka terasa ringan . Pembangunan selama lima tahun tetap jalan dan pilkadapun bisa sukses karena anggaran sudah disiapkan pemerintah,” timpalnya.

Kepada Anggota DPRD Propinsi NTT, Frid Bria Seran bupati meminta supaya menyampaikan kepada Gubernur NTT bahwa mitra kerja pemerintah DPRD Kabupaten Malaka adalah orang-orang hebat. “Kami rapat di dewan lancar semuanya. RPJMD sudah ditetapkan, KUA PPAS 2017, LKPD dan, Penyertaan modal pada Bank NTT sudah disetujui. Sekarang kita lagi persiapkan dua ranperda yakni dana cadangan pilkada sudah harus dicicil dan perda yang baru tentang organisasi.

Baca Juga :   Begini Nazar Bupati Belu Tentang Pendidikan Anak-anak Belu

Tanggal 22 desember sebut dia, ditargetkan semua pejabat akan lantik sesuai mandat PP 18/tahun 2016. Kita mohon dukungan untuk menyampaikan kepada Gubernur NTT danwartakan kepada seluruh SKPD di Pemprop NTT karena kami ini daerah baru yang melakukan kegiatan yang pro rakyat dan memang benar-benar untuk mensejahterakan rakyat Malaka. Itu untuk memenuhi janji paket SBS-DA saat kampanye dalam pikada lalu.

Pemerintah juga sudah membuat kebijakan yang pro rakyat seperti pengobatan yang dibayar pemerintah bagi warga yang tidak memiliki kartu BPJS. Hanya dengan menunjukkan KTP-E beralamatkan Malaka rakyat bisa dilayani berobat yang dibayar pemerintah. Sejak 1 Mei lalu kita juga membuat kebijakan raskin dibayarkan pemerintah. Kita juga membuat kebijakan lima hari kerja dan bagi pegawai diberi uang makan walau jumlahnya kecil. Hari keenam pegawai bisa melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. Semuanya itu sudah melalui proses dan mendapatkan dukungan penuh DPRD Kabupaten Malaka.

Terkahir kita gelar kegiatan Revolusi Pertanian Malaka bulan Maret. Tahapanya, pertama tim pakar datang melakukan sosialisasi kepada semua perangkat daerah. Kemudian saya minta supaya sosialisasi diparipurna DPRD sekaligus meminta pernyataan dukungan politik DPRD. Setelah itu kami ajukan permohonan kepada DPRD untuk meminta persetujuan memanfaatkan uang mendahului perubahan. Pencairan uangnya sesuai aturan yang berlaku. Itu aturan lama kita harus minta ijin DPRD . Tetapi sekarang sudah ada aturan baru yakni hanya memberitahukan saja kepada DPRD tanpa harus minta persetujuan. Ini maksudnya supaya tidak boleh lamban sehingga hanya menyampaikan kepada DPRD berupa pemberitahuan tertulis. Itu aturan baru sebelum perubahan kalau rakyat membutuhkan maka pemerintah bisa menggunakan uang sebelum perubahan. Yang jelas untuk pencairan uang, tidak ada revolusi perncairan uang dan tidak ada revolusi penggunaan uang. Semuanya harus dilakukan sesuai mekanisme. (boni)

Baca Juga :   KPU Tetapkan Empat Paslon Gubernur-Wagub Tanpa Dihadiri Marianus Sae
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top