NASIONAL

Kasus Blokir Bandara yang Terkatung-katung, Formadda NTT dan Kommas Ngada Jakarta Datangi Kemenhub

JAKARTA, Kilastimor.com-Penanganan kasus hukum blokir Bandara Turelelo, Soa, yang diduga dilakukan Bupati Ngada, Marianus Sae dan sejumlah anggota Pol PP Ngada, belum juga menunjukan titik terang. Atas kondisi itu, Forum Pemuda NTT Penggerak Keadilan dan Perdamaian (FORMADDA) NTT dan Komite Masyarakat (Kommas) Ngada-Jakarta, mendatangi Kemenhub Senin (05/09/2016). Mereka diterima oleh Menteri Perhubungan RI melalui Stafnya, Buyung Lalana di kantor Kementerian Perhubungan RI, jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Formada

Jajaran Formadda NTT dan Komite Masyarakat Ngada-Jakarta pose bersama staf Kemenhub.

Dalam pertemuan tersebut, utusan dari kedua Forum tersebut kembali mempertanyakan perkembangan proses hukum dan penanganan kasus pemblokiran Bandar Udara Turelelo, Soa-Babupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur pada 21 Desember 2013 yang diduga melibatkan Bupati Ngada, Marianus Sae dan beberapa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ngada.

“Sebelum mendatangi Kementerian Perhubungan RI, kami telah menyampaikan pengaduan sebanyak tiga kali yakni ke pihak OMBUDSMAN RI, pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan RI dan pihak Komisi Nasional HakAsasi Manusia (Komnas HAM) RI. Ketiga pihak tersebut telah mengajukan permohonan klarifikasi kepada Kepala Kepolisian Daerah NTT dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan RI, namun tidak ada tanggapan sampai saat ini sehingga kasus ini terus berlarut-larut,” ungkap Koordinator FORMADDA NTT, Roy Watu.

Roy menilai, buruknya kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Dirjend Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan RI setelah kasus tersebut dilimpahkan oleh Polda NTT, mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum terkait penanganan kasus tersebut sejak tahun 2013 silam.

Baca Juga :   Taolin Ludovikus Daftar di 4 Partai, Tim Tetap Fokus Sosialisasi di Akar Rumput

“Kami menilai buruknya kinerja dan komitmen dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Dirjend Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan RI terhadap penanganan tindak pidana pemblokiran Bandara Udara. Padahal, pihak penyidik telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka pada tanggal 26 Desember 2013. Namun upaya penegakan hukum hanya dikenakan kepada 21 (dua puluh satu) orang Anggota Satpol PP dan dua orang petugas Bandara. Jelas, terdapat ketidakadilan dan pembiaran proses penegakan hukum bagit ersangka yang terbukti melanggar hukum dan Undang-Undang no 1/2009 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan,” ungkapnya.

Senada dengan Roy, Juru bicara Kommas Ngada, Yoseph Godho pada kesempatan yang sama menegaskan bahwa proses pembiaran penanganan kasus dan tidak adanya kepastian serta keadilan hukum terhadap pejabat publik yang sudah ditetapkan tersangka, justru meruntuhkan martabat hukum serta kepercayaan masyarakat NTT pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Ngada pada khususnya.

Direktur Pelayanan Advokasi untuk Perdamaian dan Keadilan (PADMA) Indonesia, Gabriel Sola mengatakan bahwa penegakan dan keadilan hukum harus transparan dan kredibel serta mendesak atensi serius dari Meneteri Perhubungan yang baru.
“Masyarakat tetap menjunjung tinggi martabat penegakan hukum bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Masyarakat (publik) harus tahu sejauh mana perkembangan proses hukum.

Jika dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum, maka bukan tidak mungkin kasus ini akan mengendap tanpa ada titik penyelesaian yang tegas, jelas dan transparan. Kepastian dan kredibilitas hukum harus tetap dijunjung dan ditegakan. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. “Semua sama di mata hukum. Kami mengharapkan agar kasus ini sungguh mendapat tanggapan dan atensi serius dari Menteri Perhubungan yang baru dan berjanji untuk terus mengawal setiap proses hukum,” tandas Gabriel.

Baca Juga :   MUI Belu: Puasa Bagi Umat Muslim Tidak Hanya Bersihkan Body Tapi Juga Hati dan Peduli Sesama

Menanggapi aspirasi tersebut, Menteri Perhubungan melalui Staf khususnya, Buyung, berkomitmen untuk menanggapi persoalan tersebut dalam waktu dekat karena sejak diangkat jadi Menteri Perhubungan oleh Presiden Jokowi, audiensi langsung dengan kelompok masyarakat baru pertama kali terjadi.

“Kami akan menanggapi kasus ini secara serius sesuai koridor hukum dan mekanisme Undang-Undang Penerbangan yang berlaku. Semoga kita saling berkoordinasi dan menemukan titik penyelesaian hukum secara adil dan benar. Ini menjadi atensi khusu bagi kementrian ini. Terima kasih untuk aspirasi dan upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini. Dalam waktu dekat kami akan merespon persoalan ini,” simpul Buyung. (fed)

Loading...
Loading...
To Top