RAGAM

Parada: Tindakan Pemerintah Timor Leste Berlebihan. Jangan Cederai Kesepakatan RI-RDTL

ATAMBUA, Kilastimor.com-Penangkapan dan penahanan dua WNI masing-masing, Antoneita Goncalves dan Tomasia Elisa Tilman yang melintas masuk ke wilayah Timor Leste tanpa dokumen resmi dan membawa serta babi 3 ekor untuk tujuan urusan adat, mendapat sorotan dari Ketua Lembaga Peduli Masyarakat Timor Indonesia (LPMTI) Cabang Belu, Mariano Parada.

Mariano Parada

Mariano Parada

Dia mengemukakan, tindakan terhadap kedua warga Belu, Indonesia itu sangat berlebihan. Ini merupakan ketidakkonsistenan Pemerintah Timor Leste dalam hal mewujudkan kesepakat yang telah dilakukan bersama pemerintah Indonesia, tahun 2003 lalu di Denpasar-Bali, salah satunya membangun rekonsiliasi berbasis lokal dalam hal adat atau kultur.

Tindakan ini, paparnya, berpotensi mengganggu hubungan bilateral kedua Negara dan terutama hubungan baik yang telah dibangun masyarakat Timor yang merupakan WNI dan warga Negara Timor Leste. Bukan tidak mungkin, ini akhirnya akan mengarah pada konflik antar warga kedua negara di daerah perbatasan. “Harapan kita bersama untuk mewujudkan rekonsiliasi dan anggap masyarakat dunia bahwa perbatasan yang paling damai di dunia yakni perbatasan RI-RDTL menjadi sia-sia,” papar dia.

Dia meminta Pemerintah Timor Leste, sesegera mungkin mengambil langkah yang tepat dengan membebaskan dan memulangkan kedua WNI yang sudah di tahan dan meminta maaf kepada keluarga dan Pemerintah Indonesia.
Dari kronologis kasus yang terjadi, rentan waktu yang ada sudah hampir 1 bulan (25 Hari) kedua Ibu-WNI mejalani proses hukum dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Fatukeru-Ermera-Timor Leste, tanpa sepengetahuan pemerintah Indonesia dalam hal ini KBRI di Dili. Hal ini terbukti dengan ketidak hadiran KBRI di Dili untuk mendampigi dan memberikan bantuan hukum kepada kedua Ibu tersebut.

Baca Juga :   Dewas LPP Lokal Belu TV Resmi Dilantik. Bupati: Hadirkan Siaran Edukasi dan Hiburan

“Artinya, keberadaan KBRI di Dili di satu sisi tidak sigap mendeteksi dan merespons persoalan yang di alami WNI, dan di lain sisi, kebedaan KBRI di Dili tidak dinggap oleh Pemerintah Timor Leste sehingga tidak menginformasikan atau mengkomunikasikan proses hukum terhadap/dijalani WNI,” sergahnya.

Kasus lain yang terjadi DiIlomil yakni perdagangan 30 pucuk senapan angin yang juga di tangkap dan di tahan pemerintah Timor Leste. Ini uga termasuk kasus lain berupa pelintasan batas (orang dan barang) yang mungkin saja terjadi selama ini tetapi tidak terungkap, menunjukan bahwa pihak keamanan yang di tugaskan oleh negara untuk menjaga wilayah kedaulatan NKRI di perbatasan sangat lemah. “Ini harus menjadi catatan dan perhatian serius pemerintah pusat. Bahwa di duga kuat ada keterlibatan oknum TNI-Polri dalam hal terjadinya pelintasan batas secara illegal untuk mengambil keuntungan dengan memberlakukan pungutan tidak resmi terkait dengan aktivitas masyarakat dan penyelesaian masalah masalah di perbatasan.

Dia menambahkan, pengawasan yang lemah oleh pemerintah, sehingga tumbuh subur praktik-praktik pelintasan batas (barang dan manusia) secara illegal melalui pos-pos lintas batas. (fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top