RAGAM

Pemda Malaka Siapkan Draf OPD Sesuai PP 18 Tahun 2016. Ini Dinas dan Badan yang Digabung

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka menyatakan kesiapannya menggelar sidang bersama DPRD untuk membahas Ranperda tentang strutur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai mandat PP Nomor 18 Tahun 2016. Pemerintah sudah menyiapkan draft pembahasan diatas 90 persen, dan masing-masing dinas dan badan sudah melakukan konsultasi dengan Provinsi dan pusat, terkait materi yang dibahas.

Stefanus Bria Seran

Stefanus Bria Seran

“Kita optimis pembahasannya akan berjalan baik karena sudah disiapkan draftnya secara baik sesuai semangat dan harapan PP 18 Tahun 2016. Intinya, kita siapkan struktur organisasi itu sesuai mandat PP dan kondisi kita guna percepatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malaka,” ujar Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran dihadapan sidang paripurna DPRD Kabupaten Malaka di Betun belum lama ini.

Dikatakan, sebelum dilakukan pembahasan ditingkat eksekutif, pihaknya sudah menugaskan masing-masing instansi teknis melakukan konsultasi di provinsi dan pusat terkait PP 18/2016.
Khususnya untuk Badan Pengelola Perbatasan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Korpri, sudah dilakukan konsultasi dan sesuai petunjuk badan itu dibentuk dengan UU sendiri, sehingga memerintahkan status quo atau tetap dipertahankan sambil menunggu kebijakan lebih lanjut.

Bupati menjelaskan, Urusan Kepegawaian Daerah akan berubah menjadi Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.
Dinas Kesehatan sesuai PP 18 Tahun 2016, direktur rumah sakit diberi tugas tambahan diangkat dari tenaga fungsional kesehatan dengan mengangkat seorang dokter. Kepala Puskesmas adalah tenaga fungsional kesehatan yang diberi tugas tambahan menjadi kepala puskesmas. Ini berlaku untuk setiap kabupaten dan provinsi.

Baca Juga :   Pemda Belu Terapkan WFH 50 Persen Bagi ASN

Dinas PPKAD berpindah nomenklatur menjadi Badan. Dinas Pertanian dipisah menjadi dua dinas yakni Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Kehutanan menjadi satu dinas. Sementara itu, Pangan, Perikanan dan Kelautan menjadi satu dinas tersendiri.

Struktur organisasi perangkat daerah sesuai PP 18/2016 sudah didiskusikan di kalangan eksekutif sudah diatas 90 persen guna diajukan dan dibahas bersama dewan.

Banyak indikator yang digunakan diataranya jumlah penduduk dan luas wilayah untuk menentukan kelas perangkat daerah. Nilainya 801 keatas itu masuk kelas A, sehingga struktur organisasinya besar. Nilai 601- 800 B termasuk sedang. Di Malaka rata-rata masuk kelas A, sehingga strukturnya besar karena kesulitan geografis menjadi indikator yang ditentukan Pempus. Didalam ketentuan itu mengatakan, Kabupaten Perbatasan yang langsung berhubungan darat dengan daerah lain diberikan kompensasi nilai 1,4 kali jumlah point.

Masih menurutnya, Sekretariat Dewan masuk kelas C, dan tidak masuk dalam kompensasi daerah perbatasan. Satpol PP menjadi dinas tersendiri dengan sebutan Dinas Polisi Pamong Praja. Kearsipan dan Perpustakaan perhitungannya A menjadi badan, Pemuda dan Olah Raga dihitung-hitung C, sehingga digabung. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top