EKONOMI

Pemkab Malaka Kedepankan Prinsip Tranparansi dalam Perencanaan APBD

BETUN, Kilastimor.com-Pemkab Malaka mulai melakukan rapat perubahan anggaran tahun 2016 dan perencanaan APBD tahun 2017. Dalam pembahasan itu, pemerintah mengedepankan prinsip transparansi.
Semua pihak harus terlibat aktif dalam pembahasan mulai TAPD dan SKPD untuk melakukan klarifikasi.

Stefanus Bria Seran

Stefanus Bria Seran

“Pola dan gaya lama yang diterapkan TAPD, dengan main perintah harus diperbaiki dan transparansi di kedepankan,” bilang Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran kepada wartawan dalam sidang II DPRD Kabupaten Malaka, di Betun belum lama ini.

Mulai perencanaan APBD perubahan tahun ini, dan perencanaan APBD tahun 2017 akan diterapkan prinsip transparansi. Artinya ada konsep dari tim TAPD dipaparkan kepada SKPD, dan SKPD memberikan klarifikasi terhadap apa yang sudah dirancang. “Kalau tidak ada kata sepakat maka dikembalikan kepada mereka merevisi hingga ada kesepakatan melalui sinkronisasi,” paparnya.

Sementara Bupati dan Wabub, akan bertindak sebagai mahkamah untuk memutuskan. Mekanisme yang ditempuh ditingkat eksekutif ini berjalan baik, maka akan melancarkan pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran. Pola dan gaya lama yang diterapkan TAPD, dengan main perintah diperbaiki dengan menganut prinsip keterbukaan.

Dalam perencanaan APBD perubahan 2016, pihaknya tidak hanya melihat angka rupiahnya tetapi juga harus bisa dieksekusi dalam perubahan anggaran, sehingga tidak menjadi SILPA. “Dalam perubahan anggaran tahun ini kita akan fokus selesaikan pekerjaan yang belum selesai, dan kebutuhan kantor-kantor perangkat daerah yang baru agar berfungsi dengan baik,” bilangnya.

Baca Juga :   Kain Tenun NTT Punya Nilai Jual

Mekanisme yang sama diberlakukan dalam APBD 2017. Setelah penutupan sidang II kita akan lanjut sidang III dan eksekutif sudah siap dalam pembahasan di dewan. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top