RAGAM

RAPBD Harus Sesuai dengan PP 18 Tahun 2016

BETUN, Kilastimor.com-Pembahasan APBD tahun 2017 perlu disesuaikan dengan amanat PP 18/2016. Jika belum selesai maka kepala daerah perlu membuat peraturan kepala daerah sebagai acuan sementara untuk menyusun APBD 2017 sambil menunggu perda OPD yang akan dibahas.

Perda OPD nanti jadi ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah untuk menjabarkan perda tersebut baru disesuaikan kembali terhadap RAPBD yang sudah disampaikan. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Wilayah III B Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri , Mukjisat kepada wartawan usai melakukan rapat konsultasi bersama delegasi DPRD Kabupaten Malaka bersama Pemda Malaka di ruang konsultasi Kemendagri di Jakarta, Selasa (27/9-2016).

Mukjisat

Mukjisat

“Tadi kita sudah melakukan rapat konsultasi dengan DPRD Kabupaten Malaka dan Pihak eksekutif pemda Malaka terkait pembahasan RAPBD 2017 dan PP 18/2016,” ungkapnya.

Dia juga menyampaikan dalam rapat konsultasi itu agar dalam pembahasan RAPBD 2017, sebaiknya sudah harus sesuai amanat PP18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kita beri support kepada DPRD dan Pemkab Malaka agar dalam Pembahasan perda Organisasi Perangkat Daerah kita sarankan untuk dilakukan percepatan supaya RAPBD 2017 sudah berdasarkan OPD yang baru. Jika belum selesai, maka kepala daerah perlu membuat peraturan kepala daerah sebagai acuan sementara, untuk menyusun APBD 2017, sambil menunggu perda OPD yang sedang dibahas.
Per minggu pertama Oktober, kepala daerah wajib menyampaikan ranperda. Jika tidak menyampaikan RAPD kepala daerah akan mendapatkan sanksi tidak diberikan haknya selama enam bulan kata UU 23 pasal 311. (boni)

Baca Juga :   Frans Lebu Raya Apresiasi Inovasi IT "BLAST" yang Dibuat Polres Belu
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top