RAGAM

Sejumlah SKPD akan Hilang Sesuai Amanat PP 18 Tahun 2016? Ini Penjelasan Bupati Malaka

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka mantapkan penyusunan draft dan rancangan perangkat daerah sesuai jiwa dan semangat PP 18 Tahun 2016. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Malaka ditugaskan mengkoordinasi semua perangkat daerah melakukan konsultasi di Provinsi agar dalam penyusunan ranperda terkait perangkat daerah berjalan dalam koridor PP.
“Draft itu akan diajukan ke DPRD untuk dibahas dengan harapan bisa ditetapkan DPRD pada acara sidang II tahun ini,” bilang Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran disela acara Penutupan Sidang I DPRD Kabupaten Malaka di Betun, Kamis (8/9/2016).

Stefanus Bria Seran

Stefanus Bria Seran

Bria Seran mengatakan pihak eksekutif sementara berkonsultasi sehingga bisa mempersiapkan draft penyusunan organisasi perangkat daerah sesuai mandat PP 18/2016 secara baik, sebelum diajukan ke DPRD. Sesuai rencana, dalam sidang II DPRD pemerintah akan mengajukan ke DPRD untuk dibahas sehingga pada akhir tahun ini, para pejabat dapat dilantik menduduki jabatannya sebagai perangkat daerah yang baru sesuai mandat PP 18/2016.

“Kita konsultasi untuk samakan dengan daerah lain yang sudah menyusun dan melakukan konsultasi di provinsi. Dalam konsultasi itu kita minta hasil konsultasi daerah lain di provinsi sebagai referensi supaya disamakan,” katanya.

Ketika ditanya wartawan apakah dalam penataan organisasi sesuai PP 18/2016 berdampak bagi hilangnya dinas atau badan dilingkup pemkab Malaka yang sudah ada? Bria Seran mengatakan kalau hilang ya tidak, tetapi tugas-tugas yang dulunya tidak ada muncul lagi sehingga perlu penataan dan dikelompokkan dalam rumpun-rumpun yang ada. “Kita lagi melakukan penataan. Dalam pembahasan internal eksekutif beberapa dinas dan badan yang dulunya tidak ada sekarang muncul lagi. Beberapa badan berubah nomenklatur menjadi dinas dan sebaliknya. Yang jelasnya, kita masih menggodok ditingkat eksekutif saat ini,” ungkapnya.

Baca Juga :   Cari Ikan, Okto Malah Ditemukan Tewas di Pantai Raikatar, Atapupu

Dari hasil konsultasi di Pemerintah Provinsi NTT, akan disempurnakan rancangan yang dibuat selanjutnya akan diajukan ke dewan untuk dibahas bersama dalam sidang II mendatang. Prinsipnya apa yang dilakukan saat ini, akan mengakomodir kepentingan rakyat dalam penataan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Menurutnya, Badan Perbatasan, Badan Penanggulangan Bencana, Satpol PP dan Sekretariat Korpri dibentuk berdasarkan Undang-Undang tersendiri, sehingga perlu dikonsultasikan guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut sebelum diajukan ke pembahasan dewan. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top