HUKUM & KRIMINAL

Sekda Malaka: Kita Siap Layani Gugatan Empat Mantan Pejabat Eselon II. Kita akan Lampirkan Temuan Inspektorat

BETUN, Kilastimor.com-Pencopotan pejabat eselon II dilingkup Pemkab Malaka berbuntut panjang. Empat mantan pejabat eselon II masing-masing Kaban Pengelola Perbatasan, Emanuel Makaraek, Kadis Kesehatan, Anton Tae Asa, Kadis Pertanian, Petrus Bria dan Kaban BPMPD, Eduardus Klau mengadukan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran ke Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) dan Mendagri.
Pasalnya, sesuai surat gugatan itu, para mantan pejabat itu menilai proses pencopotan tidak benar dan termasuk penyalahgunaan wewenang.

Donatus Bere

Donatus Bere

Terhadap surat gugatan itu, Sekda Malaka, Donatus Bere kepada wartawan di Betun Jumat (2/9/2016) mengemukakan, Pemda Malaka siap menghadapinya dengan memberikan klarifikasi kepada pemerintah pusat, dan melengkapi bukti-bukti pendukung.

Dikemukakan, Pemda Malaka sudah menerima surat dari mendagri dan mereka minta supaya dilakukan klarifikasi terkait surat gugatan keempat mantan pejabat eselon yang dicopot. Bupati sudah perintahkan kepada dirinya, untuk menjawab surat Mendagri terkait gugatan keempat PNS Malaka yang merasa tidak puas, karena dinonjobkan.

Dalam surat pengaduan itu kata dia, mereka melaporkan ke Jakarta bahwa Bupati Malaka menyalahgunakan kewenangan mencopot dan menonjobkan mereka. Surat Mendagri itu tujuannya bukan ke Bupati tetapi ke Sekda sehingga dirinya sudah mendapatkan tugas dari Bupati untuk menjawab surat itu. Laporan dan jawaban surat itu sudah dibuat, tinggal disampaikan kepada bupati untuk dilihat kembali dan kalau beliau setuju, maka akan langsung kirim ke Jakarta.

Baca Juga :   Baru Dua OPD Dilingkup Pemprov NTT Minta Pengawalan Kejati NTT

“Hari senin saya akan menghadap Bupati untuk menyampaikan draft surat yang sudah dibuat. Kalau bupati mengatakan bisa dikirim maka kita akan kirim menjawab gugatan keempat PNS itu ke Mendagri,” paparnya.

Bere mengatakan gugagatan keempat mantan pejabat eselon II itu intinya tidak mengakui kesalahan mereka dan dalam gugatan itu mengatakan bahwa Bupati menyalahgunakan kewenangan untuk menonjobkan mereka . Intinya dalam laporan itu mereka katakan bahwa mereka bersih dan tidak bersalah.

Pemerintah imbuhnya, sudah siapkan draft laporan untuk klarifikasi melalui surat ke Jakarta termasuk melampirkan bukti-bukti temuan Inspektorat Kabupaten Malaka dan Inspektorat Provinsi NTT tahun 2015. Sesuai petunjuk Bupati Malaka, dalam waktu dekat surat itu harus dikirim.

Ketika ditanya wartawan terkait upaya hukum yang dilakukan pemerintah kedepan, Sekda Bere mengatakan soal tindaklanjut melalui proses hukum itu kewenangan Bupati Malaka. Bupati tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri karena salah satu tugas Bupati sebagai pembina tertinggi ASN di Kabupaten Malaka. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top