NASIONAL

Senator NTT Minta Jalur Jalan Trans Utara Flores Diubah

JAKARTA, Kilastimor.com-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Adrianus Garu meminta pemerintah pusat untuk mengubah rute jalan Trans Utara Pulau Flores, khususnya yang berada di Kabupaten Manggarai Barat. Jika rute yang ditetapkan selama ini berada di sepajang pesisir pantai utara dari Labuan Bajo hingga Reo, Adrianus meminta agar diubah ke jalur Ngorang, Terang, Noa, Hita hingga Reo.

Adrianus Garu

Adrianus Garu

“Pekan lalu, saya sudah kirim surat ke Presiden Jokowi. Surat yang sama telah saya beri langsung ke menteri Pekerjaan Umum, Menteri Bappenas, dan Menteri Keuangan saat rapat kerja di DPD. Saya minta agar diubah rutenya,” kata Andre, sapaan akrab Adrianus Garu di Jakarta, Kamis (8/9).
Ia menjelaskan tembusan surat tersebut telah dikirim ke Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Balai 8 Nusa Tenggara di Bali, Gubernur NTT dan Bupati Manggarai Barat.

Menurutnya, untuk jangka panjang, pembukaan jalur utara di sepajang pesisir pantai dari Labuan Bajo hingga Reo memang dibutuhkan. Namun untuk saat ini, yang dibutuhkan peningkatan kualitas dan status jalur Ngorang, Terang, Noa, Hita hingga Reo. Alasannya jalur di sepanjang pesisir pantai dari Labuan Bajo hingga Reo, praktis tidak ada kampung dan penduduk.
Jika tetap dibangun berarti melewati wilayah yang tidak berpenghuni. Padahal pembangunan jalan untuk mobilitas barang dan jasa.

Baca Juga :   Pariwisata Harus Didukung dengan Kebersihan Lingkungan

Di sisi lain, pada jalur tersebut ada empat muara besar yang masing-masing memiliki panjang sekitar 600 meter. Kemudian ada dua sungai besar yang masing-masing panjangnya 250-300 meter. Jika tetap melewati jalur tersebut, berarti harus membangun enam jembatan besar agar bisa terlewati.

“Dalam hitungan kasar saya, diperkirakan total dana untuk membangun enam jembatan tersebut mencapai Rp 1 trilun. Waktu pengerjaan mencapai 5-6 tahun. Padahal jika dana ini diserahkan ke rakyat dalam bentuk program lain seperti pemberian pupuk murah atau bibit gratis, sudah memberikan banyak manfaat bagi rakyat. Waktu pengerjaan yang cukup lama juga tidak membantu masyarakat. Masyarakat tidak bisa menunggu 6 tahun lagi baru masyarakat mengangkut berbagai hasil kerjanya,” jelas anggota Komite IV DPD yang membidangi Keuangan, APBN dan hubungan pembangunan Pusat dan Daerah.

Dari hasil kegiatannya resesnya, lanjut Andre, masyarakat meminta agar rutenya diubah ke jalur Ngorang–Terang–Noa–Hita–Reo. Alasannya, pada jalur ini sudah ada jalan rayanya dengan panjang mencapai 65 km. Kemudian tidak ada jembatan besar dan muara yang dilewati.

Di sisi lain, pada jalur tersebut sudah ada banyak kampung dan penduduknya padat. Jalur itu juga sebagai satu-satunya jalur pariwisata ke kecamatan Kuwus, Ndoso, Bari dan Boleng. Jalur itu pula sebagai akses utama pengangkutan hasil hasil padi dari persawahan Terang yang luasnya mencapai 5.000 hektare. Kemudian menjadi jalur pengangkutan kopi, cengkeh, coklat dan berbagai hasil komoditi lainnya dari masyarakat kecamatan Kuwus, Ndoso dan Macang Pacar.

Baca Juga :   Mella: Penetapan Pejabat Tinggi Pratama Merupakan Kewenangan Bupati

“Dalam surat yang dikirim, saya minta tinggal ubah statusnya dari Jalan Propinsi menjadi Jalan Strategis Nasional. Dengan pengubahan tersebut, tidak perlu membangun jalan baru sebagaimana terjadi pada jalur Trans Utara yang ada dalam desain,” tuturnya.

Dia menambahkan pengubahan rute tersebut sangat penting dan mendesak karena sesuai dengan prinsip Nawacita yang menjadi semboyan pembangunan Presiden Jokowi. Dalam Nawacita disebutkan pembangunan ditujukan untuk kepentingan dan kemanfaatan rakyat, bukan membangun suatu proyek yang tidak dibutuhkan rakyat. Dengan alasan tersebut maka jalur utara dari Labuan Bajo hingga Reo harus diubah. (fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top