RAGAM

Uang Makan Pegawai Kabupaten Kupang Dipotong? Ini Penjelasannya

OELAMASI, Kilastimor.com-Kabupaten Kupang menjadi salah satu kabupaten di NTT yang terkena penundaan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 25.466.413.828 setiap bulan, terhitung dari September, Oktober, November dan Desember.
Informasi yang dikumpulkan kilastimor.com, Jumat (2/9) pagi tadi, penundaan transfer DAU membuat keresahan tersendiri bagi kalangan PNS dan tenaga honor di lingkup Pemda Kabupaten Kupang. Hal ini dikarenakan empat bulan ke depan diisukan tidak menerima gaji.

Benediktus Humau

Benediktus Humau

Terkait fenomena itu, Benediktus Humau, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kupang, ketika dikonfirmasi mengatakan, penundaan transfer DAU dari pemerintah pusat terjadi karena beberapa hal. Menurut Humau Hal yang pertama adalah karena keuangn negara belum stabil. “Menurut informasi, penerimaan negara mengakibatkan keuangan negara sedang tidak stabil, sehingga transfer ke kas daerah sementara ditunda hingga 4 bulan ke depan,” jelas Humau.

Selanjutnya menurut Humau, penundaan tersebut diakibatkan karena pemerintah pusat melihat bahwa adanya ketidakmampuan daerah mengelola keuangan, karena disclaimer yang terjadi setiap tahun. Untuk diketahui bahwa kurang lebih sudah tujuh tahun, keuangan negara dikembalikan oleh Pemda Kabupaten Kupang.

Selain itu penundaan tersebut akibat banyak pekerjaan pembangunan fisik yang berasal dari APBN, masih dikerjakan di Kabupaten Kupang. Sehingga menurut Humau, kemungkinan pemerintah pusat melihat, masih banyak dana APBN yang dikelola di Kabupaten Kupang.

Terkait pemotongan uang makan bagi PNS dan kontrak, Humau mengatakan itu kewenangan Pemkab Kupang, untuk mengambil kebijakan. Pastinya, Pemkab harus mengambil langkah-langkah, termasuk melakukan penyesuaian kembali APBD Kabupaten Kupang.

Baca Juga :   Bapenda Kota Kupang Harus Hadirkan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Secara Online

Terpisah, Hendrik Paud, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, ketika dikonfirmasi melalui telpon seluler, tidak merespon, baik menjawab telepon maupun sms.

Untuk diketahui, akibat penundaan tersebut, Pemda Kabupaten Kupang berencana akan mengambil sejumlah kebijakan, salah satunya yakni pemotongn gaji dan uang makan PNS maupun kontrak. (qrs)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top