RAGAM

Pemerintah Daerah Harus Perhatikan SDM Pengelola Keuangan Desa

JAKARTA, Kilastimor.com-Pemerintah Daerah harus memperhatikan SDM Pengelola Keuangan Desa dengan melakukan pembinaan dan Pelatihan agar para pengelola memiliki skill, keterampilan dan kemampuan mengelola keuangan desa sesuai aturan yang berlaku. Dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, Kabupaten harus melibatkan Kecamatan sebagai fasilitator untuk memonitoring pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa sudah diatur dalam Undang-Undang Desa, hanya tinggal political will daerah untuk mengimplementasikannya. Hal itu disampaikan Kasubdit Jendral Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif Daerah Tertinggal Kemendagri, Yoseph Wito Wikamtoso saat melakukan pertemuan konsultasi dengan anggota DPRD Kabupaten Malaka Komisi I di Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Dody Tei Seran

Dody Tei Seran

Wkatamso mengatakan didalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada peraturan yang berlaku agar tidak bermasalah. Pengelolaan keuangan di desa perlu dilatih, dibina agar memiliki ilmu tentang sitem pengelolaan keuangan di desa secara baik dan benar. Pemerintah Kabupaten harus proaktif melakukan pembinaan secara terus menerus.

Kabupaten bertanggung jawab penuh dan memiliki kewajiban moral melakukan pendampingan dan membina desa agar bisa mengelola keuangannya sesuai aturan-aturan yang berlaku.
Dalam pengelolaan keuangan desa sebetulnya sangat sederhana dan harus mengedepankan aspek transparancy. Tetapi yang paling penting dalam pembangunan desa itu harus mengutamakan semangat kegotong royongan, kerukunan dan solidaritas sosial dan mengutamakan masyarakat miskin.

Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada Permendagri 112 tentang penataan desa ada di direktorat 1. Itu yang menjadi rujukan untuk melaksanakan pilkades.

Baca Juga :   Fary Francis Komitmen Bangun Infrastruktur di Pantar, Alor

Kalau desa memiliki kewenangan maka bisa leluasa mengambil keputusan. Untuk bagaimana keputusan itu berkualitas maka pemerintah daerah berperan turun dan berkewajiban memfasilitasi dan mendampingi masyarakat. Anggota dewan harus turun supaya jaring asmara bisa disinkronisasikan. Undang-undang Desa sangat jelas sehingga tinggal diimplementasikan di desa.

Terkait BUMDES, bagaimana belajar pada teman-teman desa yang sudah maju dan berkembang. Apa saja yang sudah dilakukan .Kalau dipaksakan dan tidak disiapkan maka tidak aka efektif. Pengelolaan BUMDES bukan oleh kades tetapi oleh sekelompok profesional walau kepemilikannya oleh desa. Desa harus mencari orang yang profesional yang terpisah dari pemerintahan desa.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malaka, Doddy Tei Seran secara terpisah kepada wartawan mengatakan melalui konsultasi yang dilakukan pihaknya bisa memahami prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar.

Tadi disampaikan bahwa segala sesuatu yang menyangkut keuangan desa harus didukung APBD berupa pelatihan bagi bendahara dan pengelola keuangan di desa. Kita akan berkoordinasi dengan BPMPD untuk mengalokasikan anggaran guna pelatihan agar pelaksanaan dan pengelolaan keuangan di desa benar sesuai harapan dan regulasi yang berlaku. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top