JAKARTA, Kilastimor.com-Pemerintah Daerah harus memperhatikan SDM Pengelola Keuangan Desa dengan melakukan pembinaan dan Pelatihan agar para pengelola memiliki skill, keterampilan dan kemampuan mengelola keuangan desa sesuai aturan yang berlaku. Dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, Kabupaten harus melibatkan Kecamatan sebagai fasilitator untuk memonitoring pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa sudah diatur dalam Undang-Undang Desa, hanya tinggal political will daerah untuk mengimplementasikannya. Hal itu disampaikan Kasubdit Jendral Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif Daerah Tertinggal Kemendagri, Yoseph Wito Wikamtoso saat melakukan pertemuan konsultasi dengan anggota DPRD Kabupaten Malaka Komisi I di Jakarta, Rabu (26/10/2016).
Dody Tei Seran
Wkatamso mengatakan didalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada peraturan yang berlaku agar tidak bermasalah. Pengelolaan keuangan di desa perlu dilatih, dibina agar memiliki ilmu tentang sitem pengelolaan keuangan di desa secara baik dan benar. Pemerintah Kabupaten harus proaktif melakukan pembinaan secara terus menerus.
Kabupaten bertanggung jawab penuh dan memiliki kewajiban moral melakukan pendampingan dan membina desa agar bisa mengelola keuangannya sesuai aturan-aturan yang berlaku.
Dalam pengelolaan keuangan desa sebetulnya sangat sederhana dan harus mengedepankan aspek transparancy. Tetapi yang paling penting dalam pembangunan desa itu harus mengutamakan semangat kegotong royongan, kerukunan dan solidaritas sosial dan mengutamakan masyarakat miskin.
Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada Permendagri 112 tentang penataan desa ada di direktorat 1. Itu yang menjadi rujukan untuk melaksanakan pilkades.
