RAGAM

Dana Desa yang Dicairkan Capai Rp 45 Miliar dari Rp 60 Miliar untuk Tahap Pertama

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka mendorong percepatan proses pencairan ADD dan dana desa oleh desa. Hingga saat ini sudah 66 dari 127 desa di Kabupaten Malaka sudah melakukan pencairan keuangan melalui pos ADD. “Kita sudah lakukan koordinasi dengan BPMPD Kabupaten Malaka dan sudah 90 lebih mengambil rekomendasi di BPMPD dan lainnya masih dalam proses verifikasi. Kita tetap mendorong para desa agar segera melakukan proses pencairan ADD dan dana desa tahap pertama agar tidak mengalami keterlambatan,” bilang Kadis PPKAD Kabupaten Malaka, Aloysius Werang di Betun, Jumat (21/10/2016).

Aloysius Werang

Aloysius Werang

Dari total 66 desa itu, dana yang dicairkan sebesar Rp 45 miliar dari total Rp 60 miliar untuk tahap pertama. Dilihat dari waktu pencairannya, sebetulnya sudah mengalami keterlambatan. Pencairan tahap pertama harusnya dilakukan pada bulan Maret 2016 dan tahap II harus dicairkan pada Oktober tahun ini.

“Kita tetap mendorong desa agar melakukan percepatan pencairan keuangan ADD dan dana desa, sehingga bisa dimanfaatkan dan diserap secara optimal. Kita tetap mendorong agar pencairan tetap dilakukan secepatnya sehingga bisa dimanfaatkan dana-dana itu sesuai peruntukannya,” ujarnya.

Ketika ditanya wartawan terkait mepetnya waktu pencairan dana tahap II karena desa harus membuat SPJ pencairan tahap I, Werang mengatakan secara prinsip pemerintah mendorong supaya proses pencairan dana tahap I dan II dilaksanakan tahun ini dan dapat diserap semuanya. “Kita sudah berkoordinasi dengan BPMPD agar tetap mengawal proses pencairan dan pelaksanaan di lapangan sehingga sasarannya bisa tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Kalau toh desa mengalami keterlambatan pencairan dana tahap II, itu ranahnya Bupati untuk mengambil kebijakan. Kita akan lihat petunjuk Bupati seperti apa. Namun secara normatif, dana ADD yang tidak bisa dicairkan tahun ini bisa menjadi silpa untuk tahun depan. Tetapi untuk saat ini kita semua mendorong supaya tidak boleh ada silpa karena semua dana harus bisa dimanfaatkan desa sesuai perencanaan,” terang dia.

Baca Juga :   Wali Kota Minta Warga Ikut Hijaukan Kota Kupang

Untuk mengantisipasi keterlambatan pencairan ADD tahun 2017, Bupati Malaka sudah memerintahkan kepada perangkat daerah untuk melakukan rapat koordinasi dan rapat evaluasi setiap dua bulan sehingga bisa mengetahu progres pencairan ADD di desa. Hal itu untuk mengetahui kesulitan di desa untuk dicarikan jalan keluarnya. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top