RAGAM

Dana Pilkades Serentak Malaka Masuk di APBDes. Jangan Ada Pungutan ke Calon Kades

BETUN, Kilastimor.com-Panitia Pemilihan Kades di 70 desa di Kabupaten Malaka jangan melakukan pungutan uang kepada calon kades. Kalau pungut uang diluar ketentuan Perda masuk pungutan liar (Pungli).
Pemerintah melalui Perangkat Daerah terkait perlu melakukan pengawasan di lapangan agar tidak terjadi tindakan-tindakan melawan hukum terkait proses pelaksanaan pilkades. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malaka, Krisantus Yulius Seran kepada wartawan di ruang kerjanya di Betun, Rabu (12/10/2016).

Logo Kabupaten Malaka

Logo Kabupaten Malaka

“Saya sudah melakukan pengecekan di lapangan dan ada keluhan masyarakat yang disampaikan kepada kami sebagai anggota dewan. Ternyata ada dugaan kuat terjadi pungutan-pungutan uang yag dilakukan panitia pelaksana pilkades untuk melancarkan proses pelaksanaan tahapan pilkades di desa,” bilangnya.

Dikatakan, pungutan tidak dibenarkan, karena bertentangan Perda Kabupaten Malaka tentang pilkades. “Kita harus luruskan hal itu sehingga tidak terjadi kesalahan turun-temurun, terkait pelaksanaan pilkades di wilayah Kabupaten Malaka,” imbuhnya.

Sesuai Perda, pelaksanaan pilkades dibebankan kepada APBDes desa yang bersangkutan. Karena itu, memungut uang dari calon kades melanggar aturan.

Kalau memang ADD desa yang bersangkutan belum cair, maka panitia berkewajiban mencari dana pinjaman luar, dan bisa dikembalikan setelah ADD cair.
(boni)

Baca Juga :   Potensial, Pemda Malaka Diminta Bangun Irigasi di Lamea dan Taberek
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top