RAGAM

Dewan dan Pemerintah Senafas RPJMD Malaka

BETUN, Kilastimor.com-Bupati Malaka memberi apresiasi atas masukan dewan yang cukup cerdas dan aktual dalam pelaksanaan sidang III. Dia mengatakan bahwa masukan itu bagus sekali dan senafas dengan program yang disetting dalam RPJMD Kabupaten Malaka terkait lima program prioritas bupati Malaka. Hal itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran mengapresiasi pemikiran Anggota DPRD Kabupaten Malaka, Simon Seran Fahik dalam Sidang III DPRD Kabupaten Malaka di Betun belum lama ini.

Stefanus Bria Seran

Stefanus Bria Seran

Bria Seran mengatakan masukan itu bagus sekali dan senafas dengan program yang sudah diseting dalam RPJMD Malaka dimana ada 5 program prioritas dengan salah satu program priorotasnya adalah revolusi pertanian Malaka (RPM) dimana masyarakat Malaka tidak boleh kekurangan makanan.

“Kita lakukan satu upaya yang disebut RPM. Artinya, ada upaya yang sungguh-sungguh dengan cara-cara luar biasa dan dalam waktu sesingkat-singkatnya rakyat berkelimpahan makanan. Cara Operasionalnya adalah tanah masyarakat yang oleh karena ketidak mampuan mereka untuk mengolah maka pemerintah membantu mengolah,” katanya.

Pada tahun 2016, pihaknya sudah mulai mengolah kemudian dibuat grand design yang dipandu tim ahli Undana dengan harapan bisa sesuai harapan bersama.

Laporan pengolahan lahan oleh dinas Pertanian Malaka sampai tanggal 20 October sudah mencapai 210, 82 ha lahan kering yang diolah pada 5 kecamatan yakni Kecamatan Wewiku (Desa Weoe, Biris, Rabis, Halibasar, Weulun, Seserai, Lorotolus, Alkani, Lamea), Kecamatan Weliman (Laleten, Leunklot, Forekmodok, Bontas, Umalawain) , Kecamatan Malaka Barat (Desa Raimataus, Maktihan, Besikama,Umalor, Rabasahain ) Kecamatan Malaka Tengah ( Desa Kletek dan Lawalu), Kobalima ( Desa Lakekun Utara, desa Sisi dan desa Lakekun induk). Laporannya tiap hari dilakukan dinas sehingga progresnya tetap dipantau pemerintah dari hari ke hari.

Baca Juga :   SKB Tunggu Juknis dari BKN. "Tes Lanjutan CPNSD Belu Diperkirakan September Nanti"

Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Botin Leobele anggaran perencanaan tidak dicantumkan dalam APBD sehingga tidak bisa diproses dan dibangun. “Kita tidak bisa bangun karena anggaran perencanaannya tidak ada. Kesalahannya, karena jembatannya tidak dibangun tetapi uangnya digunakan dan disahkan DPRD dalam perubahan anggaran tahun ini,” ujarnya.

Usulan Jembatan Beneain paparnya sangat penting. “Kita harus punya jembatan alternatif. Kalau jembatan di Haitimuk putus maka kita akan lumpuh. Solusinya tetap harus diperjuangkan untuk dibangun. Kita akan perjuangkan kembali di Pusat melalui dana perbatasan. Isu perbatasan dan perda RPJMD sudah ada maka perlu direalisasikan. Perlu sinergitas pemerintah dengan anggota DPRD memperjuangkannya bersama,” bilang dia. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top