RAGAM

Dewan Minta Pembahasan APBD 2017 Harus Bermuara pada Kepentingan Masyarakat

BETUN, Kilastimor.com-DPRD Kabupaten Malaka meminta supaya dalam pembahasan APBD Malaka tahun 2017 harus berpedomankan pada RPJMD Kabupaten dan harus bermuara pada kepentingan masyarakat luas. Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Malaka, Devi H.Ndolu saat membawakan pidato saat pembukaan Sidang III DPRD Kabupaten Malaka di Betun, Jumat ( 21/10/2016).

Devi H. Ndolu

Devi H. Ndolu

Ndolu mengatakan dengan hak anggaran yang dimiliki DPRD akan membahas rancangan APBD yang akan diajukan oleh eksekutif dengan berpedomankan RPJMD Kabupaten Malaka, sebagai standar skala prioritas sehingga arah kebijakan yang ditetapkan tetap fokus dan bermuara pada kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil keputusan Banmus DPRD Kabupaten Malaka Nomor 7/Banmus/X/2016 tanggal 20 October 2016, sidang III DPRD kabupaten Malaka 2016 akan digelar mulai 21 October sampai dengan 8 Desember 2016 dengan agenda pembahasan, Kebijakan Umum Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah (KUA)tahun 2017, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2017, Ranperda Kabupaten Malaka tentang APBD Kabupaten Malaka tahun 2017, Tiga buah ranperda Kabupaten Malaka yang akan diajukan pemerintah Daerah.

Agenda kerja yang dilaksanakan dalam akhir tahun 2016 ini tambahnya, merupakan tolok ukur awal yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintah dalam tahun 2017 mendatang.

“Kami minta kepada semua pihak baik legislatif maupun eksekutif agar memanfaatkan keterbatasan waktu dengan tangkas, tanggap dan cermat dalam membahas serta menganalisis semua rencana program dan kegiatan yang diajukan pemerintah daerah kabupaten Malaka.
Hal ini semata-mata dilakukan untuk mengaktualisasikan sederetan impian, kebutuhan, kepentingan, harapan dan suara nurani masyarakat kabupaten Malaka. Untuk mutlaknya senantiasa kita perjuangkan bersama sesuai peran dan fungsi kita masing-masing,” ujarnya.

Baca Juga :   Pemda Belu Peringati Hari Pangan Sedunia di Kakuluk Mesak

Kemampuan fiskal daerah yang terbatas dan potensi sumber daya lain yang kurang mendukung, imbuhnya, tidak serta merta membatasi ruang gerak untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat secara fundamental. Tetapi menjadikan semua pihak dapat mengelola dan menjadikan kondisi keterbatasan tersebut sebagai motivator untuk menentukan langkah yang tepat dan arif dalam pemenuhun kebutuhan dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

“Kami ajak semua pihak yang berpartisipasi dalam rangkaian agenda sidang III ini untuk memberikan kontribusi positif sesuai kewenangan yang dimiliki demi memastikan terlaksananya program dan kegiatan pemerintahan tahun 2017, sesuai rancangan kebijakan umum APBD yang akan dibahas kelak,” tuturnya. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top