RAGAM

KemenPUPR Prioritaskan DAK Bagi Daerah Perbatasan

JAKARTA, Kilastimor.com-Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU RI tetap memprioritaskan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Selain itu, Pempus akan mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan pinggiran. Hal itu sesuai kebijakan presiden Jokowi terkait komitmen membangun daerah perbatasan negara.

DPRD Malaka ketika melakukan konsultasi ke KemenPUPR.

DPRD Malaka ketika melakukan konsultasi ke KemenPUPR.

Kasubdit Management dan Evaluasi Jalan Daerah Dirjen Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI, Abraham Barus kepada wartawan usai melakukan pertemuan konsultasi dengan anggota DPRD Komisi III di Jakarta, Kamis (27/10/2016) mengatakan, Komitmen pemerintah pusat sangat jelas untuk ditindaklanjuti. Sesuai janji dan kebijakan Presiden Jokowi , kita harus prioritaskan daerah perbatasan, daerah pinggiran dan daerah terpencil dan terluar. Semua energy akan difokuskan untuk daerah perbatasan dan pinggiran. Sumber dananya cukup besar dan harus ditindaklanjuti serta tidak bisa ada tawar menawar.

DAK tahun 2017 katanya, masih dalam proses pembahasan. Mudah-mudahan akhir bulan ini atau awal bulan depan sudah diketahui berapa pengalokasian ke Kabupaten Malaka. Setelah itu pihaknya akan duduk bersama untuk melakukan rapat koordinasi program yang akan dilakukan bersama dinas teknis di Malaka.

Kesiapan pemerintah daerah yang diharapkan adalah dapat menyerap semua anggaran yang dialokasikan melalui DAK untuk memajukan daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kita akan dukung terus daerah melalui DAK. “Kita minta supaya dana yang sudah dialokasikan jangan ada yang ditunda tetapi harus diserap sesuai komitmen dan perencanaan yang ditetapkan. Sumber dana cukup besar sehingga harus diserap secara optimal sesuai kesepakatan bersama dengan pempus,” katanya.

Baca Juga :   Mendagri Lepas Miniatur Patung Soekarno di Samping Beringin Soekarno Atambua

Alokasi dana yang yang diplot, tambahnya, hendaknya dieksekusi dan tidak ditunda. Dinas perlu berkoordinasi dengan masyarakat dan dewan supaya melihat kebutuhan riil masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan. Ini ditujukan untuk memajukan masyarakat dan melancarkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top