RAGAM

Komisi I DPRD Malaka Minta Pemkab Tertibkan Mobil Rental

BETUN, Kilastimor.com-Komisi I DPRD Malaka menilai, pelayanan E-KTP sudah berjalan dengan baik, atas kunjungan dan pertemuan langsung Bupati Malaka dengan Dirjen Dukcapil di Jakarta, sehingga pengoperasian KTP-e berjalan baik. Namun KTP-e masih dikendalikan dari Pejabat Teknis Dirjen Dukcapil di Jakarta dan suatu saat pasti akan berakhir. Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini Dispenduk Kabupaten Malaka supaya dilakukan semacam MoU antara Pemerintah Kabupaten Malaka dengan Dirjen Dukcapil sehingga memiliki dasar yang kuat agar tidak lagi mengalami kesulitan.

Sopir AKDP demo di Betun.

Sopir AKDP demo di Betun.

Disamping itu, Komisi I DPRD Malaka dalam laporannya, yang dibacakan Theresia Hoar dalam sidang 7 Oktober lalu menyebutkan, saat ini banyak kendaraan roda empat berplat hitam namun berfungsi sebagai mobil rental. Diharapkan Dinas segera membuat peraturan Bupati sehingga tidak terjadi kecemburuan, dengan pengemudi bus AKDP.

Pemerintah katanya, agar mengatur dimana kendaraan roda empat rental yang masih menggunakan plat hitam, supaya dibuatkan aturan untuk menjadi plat kuning, agar pemilik bisa membayar retribusi daerah.

Pemerintah diharapkan membangun pos pemantauan di perbatasan Desa Lamea dengan Pemerintah TTS, agar dapat memantau kendaraan yang masuk keluar Kabupaten Malaka, terutama mobil rental.

Komisi I juga menyoroti tahapan Pilkades sedang dilaksanakan, dimana sesuai informasi dari Kepala BPMPD bahwa semua calon harus diseleksi secara tertulis. Hal ini bertentangan dengan PERDA Kabupaten Malaka Nomor 2 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa, pasal 25 bahwa dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 lebih dari 5 orang.

Baca Juga :   HUT ke-70, TNI Harus Dekat dengan Rakyat

Untuk Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Komisi I DPRD Malaka menyarankan agar segera inventarisasi potensi – potensi unggulan di Kabupaten Malaka, untuk menarik para investor datang di Malaka.
Sedangkan untuk Badan Pengelola Perbatasan, diminta segera jalankan program dan kegiatan, mengingat tahun anggaran tinggal beberapa bulan.

Komisi I juga meminta Inspektorat Malaka segera tindaklanjuti anggaran untuk pelatihan tenaga auditor, sehingga kedepan Pemerintah Kabupaten Malaka telah memiliki tenaga auditor untuk melaksanakan tugas pemeriksaan dari Inspektorat terhadap seluruh Perangkat Daerah secara efesien dan efektif. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top