RAGAM

Nama RSPP Betun Tetap Dipertahankan

BETUN, Kilastimor.com-Nama Rumah Sakit Penyanggah Perbatasan (RSPP) Betun tetap dipertahankan dan tidak akan dirubah nomenklaturnya sebagai RSUD, karena dari tujuan pendiriannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bermukim di daerah perbatasan dan bagi warga Timor Leste yang mau berobat di wilayah perbatasan Indonesia. Nama RSPP Betun, merupakan hasil rekomendasi dirinya, saat menjabat sebagai Kadis Kesehatan Provinsi NTT waktu itu.

Stefanus Bria Seran

Stefanus Bria Seran

“Kita tetap mempertahankan nama itu karena sesuai nomenklatur pendiriannya sesuai dengan kondisi kita di kawasan perbatasan negara dan termasuk satu-satunya RSPP di Provinsi NTT,” terang Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran menjawab pertanyaan anggota DPRD Partai Golkar, Hendrik Simu tentang status kepemilikin RSPP Betun dalam Paripurna Sidang III DPRD Kabupaten Malaka di Betun belum lama ini.

Bria Seran mengatakan, RSPP Betun itu milik Pemda Malaka. Sejarah berdirinya RSPP Betun itu menggunakan strategi anggaran. Sesuai Riwayat pembangunannya, Kadis Kesehatan Propinsi NTT saat itu orang baik dan visioner karena pada saat berdirinya sejak 2003 menggunakan nama RSPP dengan pertimbangan kalau menggunakan nama itu, maka di Indonesia rumah sakit yang berstatus RSPP hanya satu yakni RSPP Betun.

Pada saat itu, kalau diusulkan dengan status atau nomenklatur RSUD akan ditolak Kementerian Kesehatan apalagi dibangun di wilayah Kecamatan. Salah satu pertimbangan waktu itu, kebijakan mendirikan RSUD hanya diperbolehkan disetiap Kabupaten hanya boleh mendirikan satu rumah sakit. Dengan pertimbangan itu Kadis kesehatan Propinsi waktu itu menggunakan isu perbatasan, sehingga RSPP Betun bisa dibangun.

Baca Juga :   Guru dan Siswa Diminta Jaga Pola Hidup Sehat

RSPP Betun, selain berfungsi melayani kesehatan masyarakat di perbatasan, tetapi juga bisa melayani warga luar negeri agar tidak membebani RSUD Atambua. Namanya perbatasan hanya pada daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Beberapa waktu lalu, Penjabat Bupati Malaka menyurati mengubah nama RSPP Betun menjadi RSUD Betun. Sebagai kadis kesehatan provinsi waktu itu, menyurati penjabat bahwa tidak boleh dirubah karena akan merugikan kabupaten itu sendiri kedepan, sebagai kawasan perbatasan negara.

“Ini hanya taktik dan trik untuk mendapatkan perhatian pusat. Sampai saat ini mereka bujuk supaya robohkan RSPP Betun untuk dibangun 8 lantai tetapi saya tolak, karena takut ada pergantian pejabat dirjen di pusat, maka pembangunannya bisa tersendat. Saya minta mereka kalau mau bantu Malaka maka silahkan benahi dulu infrastruktur pelayanan dasar. Tindak lanjutnya, kalau tidak ada perubahan dalam tahun 2017 akan dialokasikan anggaran Pempus sebanyak Rp 50 sampai Rp 100 Miliar untuk membangun Puskesmas standart yang representatif. Oleh karena itu RSPP Betun kita sebut RSPP milik pemerintah daerah. Isu perbatasa tetap kita gunakan saat ini sudah mulai ada perhatian. Banyak delegasi pusat yang datang ke Malaka untuk memberikan perhatian untuk RSPP Betun,” pungkasnya. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top