RAGAM

Ndolu Tepis Tudingan Konsultasi Diluar Jadwal Banmus

BETUN, Kilastimor.com-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Devi H. Ndolu menepis pelaksanaan konsultasi anggota dewan bersama bagian organisasi dan bagian hukum Setda Malaka diluar ketentuan dan jadwal yang ditetapkan Banmus DPRD Kabupaten Malaka.

Devi sapaan karibnya mengatakan, pelaksanaan konsultasi itu semata-mata bertujuan untuk memperlancar pembahasan di dewan bersama eksekutif, sehingga tidak ada perbedaan pemikiran saat pembahasan.

Devi H. Ndolu

Devi H. Ndolu

Devi H. Ndolu menjawab pertanyaan anggota DPRD Malaka yang mempertanyakan keberangkatan anggota DPRD dan pihak eksekutif melakukan konsultasi di bagian organisasi Provinsi NTT belum lama ini menyebutkan, keberangkatan mereka bersama anggota dewan dan pihak eksekutif melakukan konsultasi di provinsi sudah sesuai ketentuan dan tidak menyalahi aturan.

“Ini semata-mata bertujuan memperlancar pembahasan saat sidang terkait PP 18/2016. Ranperda itu perlu dikonsultasikan di bagian organisasi ditingkat propinsi dan sifatnya hanya konsultasi teknis sebagai modal memasuki pembahasan materi itu dalam sidang dewan. Kita hanya lakukan konsultasi teknis agar dalam pembahasan dengan pemerintah bisa lancar dan baik,” ungkapnya.

Berdasarkan jadwal sidang yang ditetapkan Banmus, evaluasinya akan dilakukan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi NTT. Maka untuk memperlancar dan supaya tidak ada perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif saat pelaksanaan sidang, maka perlu dilakukan konsultasi awal di biro organisasi. Hasil konsultasi itu dijadikan dasar pembahasan bersama pemerintah di dewan.

Baca Juga :   Ada Wisata Religi, Dispar Malaka Berupaya Hadirkan Wisatawan Mancanegara

Sama dengan pembahasan RPJMD beberapa waktu lalu. Secara teknis dikonsultasikan di Bappeda Provinsi . Selanjutnya konsultasi hukumnya dilakukan di Biro Hkum Propinsi sesuai jadwal Banmus. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top