RAGAM

Pemkab Malaka Tambah Tiga Dinas dan Satu Badan

BETUN, Kilastimor.com-Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) tahun 2016 di Kabupaten Malaka mengalami penambahan tiga dinas baru dan satu badan. Sementara ada juga dinas yang berubah nomenklaturnya dan turun menjadi badan karena sifatnya hanya unsur penunjang. Hal itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran saat penutupan sidang II DPRD Kabupaten Malaka di Betun, Kamis (20/10/2016).

Stefanus Bria Seran

Stefanus Bria Seran

Sesuai mandat PP 18/2016, pihaknya melakukan penambahan tiga dinas yakni dinas Koperasi dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kemudian ditambah Badan Kepegawaian Daerah. Ada juga perubahan nomenklatur yakni dulu Dinas PPKAD berubah menjadi badan karena hanya unsur penunjang bukan unsur utama . Perubahan itu ada tipologinya yakni tipologi A, B dan C.

Mulai hari ini perda tentang SOPD sudah ditetapkan maka tim yang dipelopori baperjakat akan melakukan inventarisasi pejabat guna mengikuti proses seleksi. Sedangkan untuk eselon III dan IV hanya melalui kajian tim baperjakat sementara eselon II harus melalui proses seleksi yang akan dilakukan tim seleksi.

Dalam penataan Organisasi sesuai PP 18/2016 di Malaka tidak ada dinas atau badan yang hilang hanya ada perubahan nomen klatur. Di setwan ada satu bagian yang hilang. Dulu Setwan masuk tipe A sementara sekarang masuk tipe C.

Dengan ditetapkan Perda tentang PP 18/2016 tentang perangkat daerah perlu disampaikan beberapa catatan kaki sebagai berikut. Pertama, bahwa sebelumnya perangkat daerah menjadi unsur pembatu bupati didalam menjalankan tugas eksekutif maka sekarang perangkat daerah tugasnya bertambah. Selain sebagi perangkat bupati, juga sebagai perangkat DPRD Kabupaten Malaka. Perangkat daerah sebagai unsur membantu Bupati sekaligus unsur membantu DPRD. Untuk itu saya minta kepada sekda supaya bersama pimpinan DPRD mengatur tata kelola hubungan perangkat daerah dan DPRD supaya tidak boleh ada kepincangan komunikasi. Hal itu supaya tidak terjadi tumpang tindih dan menimbulkan persoalan baru dalam implementasinya.

Baca Juga :   Wawali Kupang Pantau Vaksinasi di Puskesmas Penfui

Harapan Pemkab Malaka dalam sidang III DPRD yang membahas anggaran murni 2017 dijalankan tepat waktu, sehingga paling lambat tanggal 20 November kita sudah menandatangani kesepakatan tentang APBD 2017 dan kita berharap 20 Desember 2016 kita sudah tetapkan perda tentang APBD 2017 sebagai kado bagi Kabupaten Malaka dalam perayaan Natal mendatang. Tanggal 1 Januari 2017 aktifitas perangkat daerah dan DPRD bisa berjalan dan tidak tersendat hanya dengan alasan APBD Malaka belum ditetapkan.

“Kita harapkan walau kabupaten kita ini kabupaten baru tetapi kita tidak baru melaksanakan tugas kita untuk kepentingan masyarakat Malaka,” ungkap dia. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top