RAGAM

Pemprov NTT Harus Perjuangkan Kawasan Ekonomi Khusus

BETUN, Kilastimor.com-Pemprov NTT harus bisa memperjuangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pemerintah Pusat guna percepatan pembangunan di wilayah Provinsi NTT. Isu sebagai daerah terluar, tertinggal, terdepan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia harus diamanfaatkan. “Kita harus minta kebijakan khusus Jakarta disegala sektor pembangunan termasuk investasi. Kita akan minta kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk memudahkan daya tarik investor. Kalau pengusaha ada daya tariknya maka mereka akan datang berinvestasi,” kata Ketua Kadin NTT, Abraham Paul Liyanto kepada wartawan disela acara pembukaan rapat koordinasi penanaman modal tingkat Provinsi NTT yang diselenggarakan di Betun, Rabu (5/10/2016).

Paul Liyanto

Paul Liyanto

Dikatakan, pemerintah harus peka, cerdas melihat peluang -peluang yang bisa tarik manfaatnya. NTT menjadi daerah terluar, tertinggal, terdepan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia harus dimanfaatkan. “Kita harus minta kebijakan khusus disegala sektor pembangunan termasuk investasi. Kita akan minta kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk memudahkan daya tarik investor. Kalau pengusaha ada daya tariknya maka mereka akan datang berinvestasi. Kita harus cari gula dan daya tariknya sehingga pengusaha bisa beri perhatian. Karena saat ini kita hight cost maka investor tidak akan melirik melakukan investasi,” bilangnya.

Paul mengatakan, pemerintah, dunia usaha dan perguruan tinggi harus bersinergi dan bermitra sebagai tiga batu tungku untuk menganalisa sumber daya alam yang dimiliki. Melibatkan perguruan tinggi untuk menganalisa potensi yang dimiliki termasuk keunggulan komparatif, sangatlah penting.

Baca Juga :   Kekurangan Daya Listrik, Dispendukcapil Malaka tidak Optimal Layani KTP-e

“Kalau kita tenang dan biasa-biasa saja maka kita tetap tertinggal dan investor sulit masuk. Pemerintah harus bekerja sama dengan dunia usaha (Kadin) untuk melihat persoalan yang dihadapi di daerah untuk diperjuangkan di pusat. Kita membutuhkan bantuan Pempus berupa kebijakan dengan menekankan pada aspek keadilan dan pemerataan dibidang infrastruktur,” imbuhnya.

Anggota DPD RI itu mengatakan, kedepan NTT harus mandiri mengelola sumber daya alam. “Kita juga akan membangun SDM sehingga memilki skill, pendidikan yang mengarah supaya bisa mengelola sendiri berbagai sumber daya yang ada. Kita harus melatih SDM kita agar memiliki skil dibidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan dan pariwisata. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top