NASIONAL

Pempus Didesak Untas Bebaskan Dua WNI Melalui Jalur Diplomasi dengan Timor Leste

JAKARTA, Kilastimor.com-Dua warga Belu, NTT, Indonesia, yang ditahan pihak Timor Leste karena melintas batas tanpa dokumen keimigrasian menimbulkan keprihatinan tersendiri dari Untas. Ketua Umum Uni Timor Aswain (Untas), Eurico Guteress angkat bicara soal penahanan dan proses hukum tersebut, ketika dihubungi, Rabu (19/10).
Dia meminta Pemerintah Pusat, untuk melakukan diplomasi guna membebaskan dua warga Belu, masing-masing Antoneita Goncalves dan Tomasia Elisa Tilman yang tengah ditahan dan diproses hukum.
12 Oktober lalu dirinya bertemu Menkopolhulkam, Wiranto untuk bicarakan beberapa hal termasuk pembebasan dua WNI yang ditahan dan diproses hukum oleh Kepolisian Timor Leste.

Eurico Guteress

Eurico Guteress

Penangkapan dan proses hukum yang dilakukan oleh Timor Leste terhadap dua WNI yang memasuki Timor Leste untuk mengikuti acara adat, tanpa membawa dokumen paprnya, sangat berlebihan. Harusnya kedua warga itu, hanya dideportasi saja, bukan malah diproses hukum.
Sebagai Ketua Umum Organisasi Untas, meminta kepada Pemerintah Pusat dan Timor Leste membicarakan masalah itu, agar keduanya bisa dideportasi.

Dia juga mewakili Untas menyampaikan sejumlah hal lain, diantaranya, agar bantuan perumahan bagi warga eks Timor-Timor, tidak saja rumah, namun juga lahan garapan. Yang terjadi, bantuan selama ini diberikan kepada warga eks Tim-Tim hanya rumah. Kalaupun ada bantuan rumah, tanah untuk membangun rumah tidak disertakan sebagai bantuan. Sehingga warga eks Tim-Tim menumpang di tanah orang lain. Warga eks Tim-Tim mayoritas petani. Karena itu, harus juga disiapkan lahan garapan, sebab jika tidak, maka masyarakat akan tetap susah.

Baca Juga :   Imigrasi akan Tingkatkan Sarana Prasarana dan Tambah Personil di Motamasin

Lebih dari itu, pada kesempatan itu, dia meminta kepada Wiranto, setiap bantuan kompensasi kepada warga eks Tim-Tim sebagaimana yang dibagikan saat ini, kepada warga di luar NTT, harus diperjelas nama bantuannya. Apakah bantuan itu konpensasi perjuangan atau bantuan bagi warga korban politik eks Tim-Tim.

Pada kesempatan itu kutipnya, Menkopolhumkam menerima masukan yang disampaikan oleh Untas, dan akan menjadi agenda perhatian pemerintah kedepan. (fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top