RAGAM

Pengelolaan Dana Desa Harus Berorientasi Investasi

JAKARTA, Kilastimor.com-Paradigma pengelolaan Dana Desa dan ADD harus bergeser dari belanja anggaran menjadi investasi. Dalam konteks itu maka harus ada produk unggulan yang dibangun di desa. Pemerintah daerah harus melakukan pendampingan secara terpadu oleh perangkat daerah terkait sehingga desa tidak membangun sesuai perspektifnya sendiri. Semangat UU Desa adalah perubahan mendasar dari sebuah sistemik layanan pembangunan, sehingga misi birokrasi adalah aku datang untuk melayani. Hal itu disampaikan Kasubdid Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Direktorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Firman Ganasnab saat rapat konsultasi yang dihadiri Anggota DPRD Komisi I, Doddy Tei Seran, Yos F.X Un dan Simon Seran Fahik di Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Anggota Komisi I DPRD Malaka dan Sekwan pose bersama pihak Kemendagri.

Anggota Komisi I DPRD Malaka dan Sekwan pose bersama pihak Kemendagri.

Firman mengatakan, pihaknya sementara membuat pengaturan dana desa tahun 2017 yang intinya membantu desa mengambil pilihan-pilihan tetapi tidak menginstruksikan desa untuk harus memilih sesuai tawaran kementerian.

Kata dia, intinya, Dana desa selama ini hanya dipahami sebagai belanja anggaran dan bukan sebagai investasi. Dengan panduan yang dibuat maka dana desa harus dipandang sebagai Investasi. Maka harus ada produk unggulan yang dibangun. Misalnya , Pembangunan infrastruktur jalan di desa harus terpadu dan mengarah pada produk unggulan yang dibangun di desa itu.

Kalau mau pendampingan seperti itu maka harus dilakukan pemerintah daerah secara terpadu dan bukan orang perorang tetapi harus secara sistimatis oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait harus turun mendampingi desa. Kalau dibiarkan pilihan desa sangat terbatas dan mereka akan membangun sesuai perspektif mereka didesa sesuai realitas. Perspektif desa akan sangat tergantung pada kondisi riil yang dihadapi di desa.
Program SKPD, jaring asmara dewan, perspektif desa perlu disinkronkan. Peranan pemda disini sangatlah penting.

Baca Juga :   PAN Rekomendasikan TULUS di Pilkada Malaka

Kedaulatan desa harus diatur karena desa juga memiliki kewenangan. Kewenangan lokal berdasarkan hak asal usul , desa punya kewenangan karena sudah ada sejak desa itu berdiri. Misalnya, tanah, lahan penggembalaan dan lain sebagainya. Negara menghormati anekaragaman budaya yang ada. Kewenangan lokal lainnya, kalau desa tidak sanggup mengurus maka negara wajib membantu. Misalnya melalui program ADD.

Untuk meningkatkan kualitas penggunaan ADD maka harus diatur melalui peratuan desa, perbub dan perda. Atas dasar kewenangan itu maka desa juga bisa mengatur pendapatan di desa.

Penggunaan dana desa harus diprioritaskan sesuai rangking prioritas untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu juga sudah diatur dalam kementrian keuangan yang menyebutkan kalau desa mau membangun diluar kewenangannya maka harus minta ijin kepada Bupati dan mendapatkan persetujuan bupati. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top