HUKUM & KRIMINAL

Tiga ASN Malaka Bakal Dilaporkan ke Kejari Belu. Bupati: Kalau Ada Indikasi Korupsi ya Diproses Hukum

JAKARTA, Kilastimor.com-Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Malaka yang melaporkan Bupati Malaka ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, akan dilaporkan ke Kejari Belu, karena dinilai terindikasi melakukan tindak pidana.
“Kami akan lapor ke Kejaksaan karena kami sudah melakukan kerja sama dengan Kerjari Atambua. Kami akan menyerahkan semua dokumen ke Jaksa untuk dipelajari dan dikaji. Kalau ada indikasi yang mengarah pada perbuatan pidana, maka akan diproses hukum. Itu penting bagi pembelajaran bersama terutama bagi ASN yang bertugas di Kabupaten Malaka,” ungkap Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran kepada wartawan usai memberikan klarifikasi di KASN di Jakarta, Kamis (13/10/2016).

Stefanus Bria Seran

Stefanus Bria Seran

Dikatakan, pihaknya segera melakukan hal itu setelah pulang dari Jakarta. Yang jelas dalam bulan ini pihaknya akan datang ke Kejaksaan Negeri Belu untuk menyerahkan semua dokumen, bukti-bukti pendukung agar dipelajari. “Kita serahkan dulu dokumen itu kepada jaksa sebagai pembela pemerintah dalam hal tata usaha negara. Kita akan melakukan konsultasi dengan pihak kejaksaan dan apabila melanggar hukum dan ada indikasi pidana maka akan diproses hukum,” tuturnya.

Kalau memang dalam konsultasi bisa diproses hukum tambah dia, maka langkah itu yang harus ditempuh. Itu penting bagi pembelajaran bagi semua ASN di Malaka agar bisa bekerja baik sesuai aturan.
“Pemerintah tidak main-main. Pemerintah sangat serius memperhatikan hal itu. Kita harapkan melalui langkah itu setiap ASN bisa bekerja sesuai aturan yang berlaku. Peristiwa itu harus dilihat sebagai hal positif sebagai bentuk pembelajaran bagi kita semua. Kita akan serahkan data, dokumen dan informasi yang cukup bagi pihak kejaksaan agar melakukan telaahan sehingga bisa dilakukan kajian terkait pelanggaran yang dilakukan ASN yang berbuntut pencopotan enam ASN,” imbuhnya.

Baca Juga :   Bupati/Wabup Belu akan Langsung Kerja

Bila dalam konsultasi dan hasil kajian kejaksaan terdapat unsur yang berpotensi pidana maka harus diproses. Apabila ada unsur kerugian negara dan terindikasi korupsi maka mereka harus diperiksa. Yang jelas pemerintah tidak akan mentolerir perbuatan-perbuatan melawan hukum. Tidak ada idiologi kompromi bagi hal-hal yang berbau korupsi. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top