RAGAM

Dadang: Status HSMS Kateri Tunggu Keputusan Jakarta

BETUN, Kilastimor.com-Status hukum Hutan Suaka Marga Satwa (HSMS) Kateri di Kabupaten Malaka saat ini masih digodok Pempus. Hingga saat ini belum ada keputusan final. Jadi kepastian status hukum SM Kateri menunggu keputusan Jakarta. Dulu penanganannya di Kementerian Kehutanan dan Kementwrian PDT tetapi sekarang sudah ditangani di Kemenpolhukham. Sementara dicari alternatif apakah memang harus dilakukan relokasi ke tempat lain ataukah akan ada perubahan fungsi status kawasan hutan SMS Kateri menjadi non kawasan hutan.

Dadang Suryana

Dadang Suryana

“Semuanya masih dibicarakan ditingkat nasional. Kita di daerah hanya melaporkan keadaan dan perkembangan dilapangan sebagai bahan pembahasan ditingkat pusat. Untuk itu kita di daerah sifatnya hanya koordinatif dan menunggu keputusan pemerintah pusat terkait status HSMS Kateri kedepan,” kata Kepala Sub Bagian Program dan Kerja Sama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur, Dadang Suryana kepada wartawan di Betun, Jumat (25/11/2016).

Dadang mengatakan, karena sudah ditangani ditingkat pusat, maka pihaknya hanya menunggu keputusan Jakarta. Kalau memang hutan itu tetap dirusak masyarakat, maka di daerah perlu mencarikan jalan terkait antisipasi pengrusakan hutan yang lebih luas. Bagaimanapun, hutan itu ada di daerah, sehingga semua pihak berkewajiban untuk mengeleminir tingkat pengrusakan yang lebih besar dan meluas karena kerusakan hutan itu berdampak langsung bagi warga di Kabupaten Malaka,” ungkapnya.

Baca Juga :   Kajari Atambua: SKPD di Belu Jangan Percaya Orang yang Catut Nama Saya

Yag jelas, langkah yang perlu diambil perlu sinergitas dari berbagai elemen masyarakat termasuk pemerintah daerah untuk mencarikan alternatif terbaik terkait pengrusakan hutan. Diperlukan political will yang kuat dari kita bersama di daerah untuk mengeliminir kerusakan SM Kateri yang lebih besar.
Kalau dibiarkan tanpa upaya mengeliminir, maka dikhawatirkan dampaknya akan semakin meluas dan terjadi bencana longsor yang akan merusak fasilitas-fasilitas umum yang dibangun pemerintah dan hasil milik masyarakat. “Untuk itu kita perlu mencarikan solusi mengeliminir kerusakan hutan sambil menanti keputusan Jakarta,” tambahnya.

Kalau dilihat dari sejarah pengrusakan hutan dimulai sejak eksodus pengungsi eks Tim-Tim tahun 1999 dimana HSMS Kateri dialihfungsikan menjadi lahan pertanian. Kalau dilihat, itu menjadi tanggung jawab Jakarta, namun yang dipersoalkan disini bukan masalah itu. Kalau hutan tetap dirusak tanpa upaya mengeliminir maka akan berdampak pada masyarakat Malaka kedepan.

“Untuk menyelamatkan kondisi itu, kita di daerah harus bersikap mengantisipasi dan mengeliminir kerusakan yang lebih besar agar tidak berdampak serius bagi keturunan warga Malaka. Salah satu cara yang perlu ditempuh untuk mengeliminir adalah dengan penegakan hukum bagi perusak hutan sambil mencarikan jalan keluar bagi para penggarap yang benar-benar membutuhkan lahan garapan. Hal itu tergantung komitmen kita bersama untuk menyelamatkan SM Kateri termasuk dampak yang ditimbulkan akibat longsor jika tidak mendapatkan penanganan bersama,” tuntasnya. (boni)

Baca Juga :   Tunjangan Tambahan bagi PNS Malaka Perlu Dikaji Lagi. Guru dan Tenaga Medis Harus Diperhatikan
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top