RAGAM

Dana Sosialisasi Pemekaran Lima Kelurahan di Kota Kupang Disetujui DPRD. Per Kelurahan Rp 30 juta

KUPANG, Kilastimor.com-Rencana pemekaran lima kelurahan di Kota Kupang telah disetujui anggarannya oleh DPRD Kota Kupang. Lima kelurahan yang bakal dimekarkan yakni Kelurahan Oesapa, Namosain, Fatululi, Lasiana dan Nefonaek.

Ketua Komiisi I DPRD Kota Kupang, Zeyto Ratuarat kepada wartawan di kantor DPRD Kota Kupang, Selasa (29/11) mengatakan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi dan kajian akademik oleh akademisi. Karena anggaran pemekaran lima kelurahan sudah dialokasi dan disetujui, diharapkan Bagian Tata Pemerintahan dan akademisi benar-benar turun untuk melakukan sosialisasi ditingkat bawah untuk menyerap aspirasi.

Zeyto Ratuarat

Zeyto Ratuarat

“Kami dari Komisi I menekan agar pemerintah bersama teman-teman akdemisi harus betul mengambil aspirasi dari masyarakat, tentang nama kelurahan, luas wilayah dan batas wilayah harus disetujui masyarakat. Kami tidak mau dokumen kajian akademis mengikuti keinginan akademisi, tetapi harus keinginan dan aspirasi masyarakat,” pinta Zeyto.

Menurut dia, belajar dari pengalaman, batas wilayah masih menjadi persoalan seperti di Fatululi. Kelurahan Fatululi ada juga dalam wilayah Nefonaek, dan wilayah Oesapa ada dalam wilayah Oesapa Selatan, sehingga berdampak buruk pada pelayanan masyarakat.

“Alasan pemekaran antara lain, pertama mendekatkan pelayanan, sebab yang menjadi persoalan seperti dalam pelayanan sebenarnya dikelurahan A, namun dia berada di wilayah kelurahan B yang cukup jauh, sehingga sentuhan APBD dan hal lain juga sulit diterima. Maka masyarakat lebih memilih pelyanan di kelurahan terdekat agar lebih muda,” lanjut Zeyto.

Baca Juga :   Uang Makan DPRD Malaka Hanya Rp 50 Per Tahun, Bukan Rp 2,7 Miliar Sebagaimana Diposting di Medsos

Kedua, luas wilayah juga dilihat juga cukup besar, sebab dalam hasil kunjungan kerja ke kelurahan-kelurahan masyarakat meminta agar dimekarkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I, Benyamin Moses Mandala mengatakan, dengan sudah dianggaran pemekaran,maka tentunya perlu ditindaklanjut lebih cepat, terutama mendengar aspirasi dari masyarakat. “Karena setelah dilakukan sosialisasi tentunya akan diajukan ke dewan. Kami juga akan melihatnya,” ujar Mandala.

Pemekaran menurut Mandala, sangat penting dilakukan sebab ada keluarhan yang sangat luas wilayahnya. Dengan pemekaran, maka pelayanan kepada masyarakat makin lancar dan cepat.

Sekretaris Komisi I, Adrianus Talli mengatakan, anggaran disetujui dalam pemakaran ini untuk kajian akademis dengan besaran anggaran yang dialokasikan Rp 30 juta tiap kelurahan. “Anggaran yang kami alokasi ini hanya untuk pelaksanaan kajian akademis,” ujarnya. (ify)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top