RAGAM

Dishub Provinsi NTT dan Malaka akan Sosialisasi Pengoperasian Mobil Rental

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka melalui dinas Perhubungan Kabupaten Malaka akan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTT melakukan sosialisasi terkait usaha rental yang lagi menjamur di Kabupaten Malaka.

Ferdinandus Un

Ferdinandus Un

Sosialisasi itu dimaksudkan agar masyarakat khususnya pengusaha rental bisa mengetahui apa saja yang perlu dilakukan dan dipersiapkan dalam membuka usaha rental. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang benar agar dalam membuka usaha rental sesuai aturan dan koridor yang berlaku. “Kita rencana akan menggelar sosialisasi itu tahun 2017,” kata Kadis Perhubungan Kabupaten Malaka, Ferdinandus Un Muti kepada wartawan di Betun, Sabtu (19/11/2016).

Dinasnya ujar dia, sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi terkait usaha rental ternyata sesuai regulasi kewenangannya berada di Provinsi. Dinas Perhubungan Provinsi yang berwenang mengeluarkan izin. Untuk mengeksekusi itu oleh UPT Perijinan dan Pengawasan Kabupaten Belu, TTU, Malaka dan Lembata berkantor di Atambua. Rental di Malaka pengurusan izinnya di Atambua. “Kita di Malaka hanya melakukan pemantauan saja dan penertibannya dilakukan oleh propinsi. Kita kerjanya hanya bersifat koordinasi saja,” ujar dia.

Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka hanya mengatur kendaraan antar desa dan kecamatan di Malaka. Kalau keluar Malaka dan antar Kabupaten maka kewenangannya ada pada Dishub Provinsi.

Ferdi begitu panggilan akrabnya mengatakan, persoalan rental dan travel di Kabupaten Malaka adalah sebuah bisnis baru yang muncul secara alamiah sehingga kedepan perlu dilakukan pembinaan kepada masyarakat agar dalam membuka usaha rental sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Kalau rental memiliki izin resmi maka dalam beroperasi mereka juga akan mendapatkan perlindungan.

Baca Juga :   Kasus Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Kota Kupang Turun Drastis

“Kita tunggu saja jadwal sosialisasi provinsi. Kita dari Kabupaten sifatnya hanya koordinasi karena yang punya kewenangan di Propinsi. ,” tutupnya. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top