RAGAM

Gubernur NTT Kumpulkan Bupati/Wali Kota se-NTT di Atambua. “Kita Bahas Sejumlah Masalah”

ATAMBUA, Kilastimor.com-Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya membuka rapat kerja (Raker) bersama para Bupati/Wali kota se-Provinsi NTT di Aula Betelalenok, Kabupaten Belu, Kamis (17/11/2016).
Kegiatan dengan tajuk melalui rapat kerja Gubernur dengan para Bupati dan Wali Kota tahun 2016, dimaksudkan untuk menyatukan tekad menuju Kabupaten/Kota WTP tahun 2017 serta NTT yang aman, damai, bebas terorisme, radikalisme, narkoba dan pungutan liar akan berlangsung selama tiga hari sejak, terhitung 17-19 November.

Gubernur NTT buka Rakor dengan bupati/wali kota se-NTT di Atambua

Gubernur NTT buka Rakor dengan bupati/wali kota se-NTT di Atambua

Hadir dalam kegiatan Raker tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) NTT, Bupati dan Wabup, Plt. Wali Kota se-NTT, , Forkompinda seluruh Kabupaten, Pimpinan DPRD se-NTT, Pimpinan SKPD yang berkesempatan hadir serta Dasatgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif Raider 641/Beruang.

Gubernur Frans Lebu Raya usai membuka kegiatan tersebut kepada awak media mengatakan, tujuan digelarnya kegiatan raker ini guna membicarakan beberapa hal penting antara Gubernur bersama para Bupati se-Provinsi bersama Walikota terkait komitmen dalam menjaga kebersamaan di daerah dan berjuang bersama membangun daerah yang dicintai bersama. “Ada beberapa materi terkait pembebasan lahan yang akan dibicarakan selain pemaparan dari Pimpinan Forkompinda,” ujar dia.

Dikatakan, satu materi itu tentang pembebasan lahan. Pembebasan dimaksud untuk urusan PLBN dan sudah diselesaikan, tinggal beberapa yang masih diurus dan itu demi kepentingan umum. Langkah yang penting untuk dilakukan mengajak masyarakat untuk berkorban, merelakan lahanya demi kepentingan umum, tentu tanpa mengabaikan hak-haknya.

Baca Juga :   Rektor Unimor Meninggal Dunia di Kamar Hotel Neo Aston Kupang

“Ada undang-undang tentang pembebasan lahan demi kepentingan umum itu bisa dilakukan. Tapi langkah itu langkah paling akhir manakala proses tidak bisa dicapai kesepakatan,” ucap Lebu Raya.

Hal lain, jelas dia soal telah dibentuknya peraturan daerah (Perda) terkait dengan organisasi pemerintahan daerah (OPD). Untuk itu diminta supaya para Bupati segara menjabarkannya dalam peraturan Bupati (Perbup) dan mengisi jabatan. “Untuk sementara diberikan dulu PLT supaya segera terisi, nanti proses defenitifnya menyusul,” tutur dia.

“Ada juga urusan lain yang akan dibahas bersama yakni soal radikalisme dan terorisme, kamtibmas jelang Natal, musim tanam serta urusan ADD Desa yang harus jadi perhatian bersama para Bupati supaya dana itu benar-benar tepat sasaran, digunakan utuk membangun desa dan masyarakat,” tambah Lebu Raya. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top