Selain itu menurut Singgih, siapapun disabilitas, dalam keberadaanya punya hak yang sama. “Dalam kegiatan hari ini, dan pada sesi hari ini kita akan bebicara tentang perubahan kebijakan pemerintah daerah tentang persoalan musrembang itu seperti apa itu akan dibawakan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (BPMK), dimana perlu informasi soal perubahan musrenbang dan seperti apa kebijakan daerah seperti apa,” Ungkap Singgih.
Sementara itu, Idris Mochtar yang mewakili Kepala BPMK Kota Kupang dalam workshop yang difasilitasi oleh Vinsen Bureni, Direktur Bengkel Appek mengemukakan, pihaknya mendukung penguatan dalam pemenuhan kebutuhan kelompok marginal, baik dari kelompok rentan maupun kelompok disabilitas.
Direktur Bengkel Appek, Vincen Bureni menjelaskan, workshop ini menambah pengetahuan tentang apa itu kelompok disabilitas dan mencari tahu pengalaman peserta workshop untuk mengetahui kebutuhan kelompok marginal.
“Hari ini kita melangkah maju. Kita mengetahui tentang apa kebijakan pemerintah kota tentang perencanaan Inklusif yang dibutuhkan sehingga pertemuan 2 hari ini membantu kita merumuskan program kegiatan yang inklusif,” Jelas Vincen. (qrs)
