HUKUM & KRIMINAL

KPK: Pengaduan Korupsi ke KPK dari Timor Rendah

KUPANG, Kilastimor.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa setiap tahun menerima 7.000 hingga 8000 pengaduan. Namun pengaduan yang masuk ke KPK, tidak semuanya terkait tindak pidana korupsi.
Demikian dikatakan Direktur pengaduan masyarakat KPK, Eko Marjono saat konfrensi pers pada acara seminar nasional tentang penanganan pengaduan masyarakat sebagai katalisator pencegahan korupsi dan peningkatan efektifitas pembangunan daerah yang di gelar atas kerjasama Uni Eropa, Bandung Trust Advisory Group dan Ombudsman RI serta Pemerintah Kota Kupang, di Sotis Hotel Kupang, Rabu (16/11).

Eko Marjono

Eko Marjono

Menurut Eko, hampir semua daerah ada pengaduan, namun semua perlu dilihat segi sisi kualitas apakah pengaduan bisa ditindaklanjuti atau tidak. Untuk pengaduan dari daerah terbanyak di Jawa baik provinsi mauapun kabupaten dan Sumatera, Sulawesi secara kesuluruhan. Khusus untuk daerah Timor kurang pengaduannya.

“Soal pegaduan ini ada dua hal yang diamati yang pertama harapan kami tidak ada tidak pidana korupsi, dan kedua ada kemungkinan pelapor enggan melaporkan ke penegak hukum, karena mereka sudah apatis atau jenuh dengan laporan yang sudah dilaporkan terus menerus, tetapi tidak ditindaklanjuti. Karena itu, yang perlu dicermati apabila kejadian seperti ini,” lanjut Eko.

Setiap pengaduan korupsi di daerah yang diterima KPK, kata Eko, KPK biasanya meneruskan hasil tersebut ke Inspektorat setempat, untuk ditindaklanjuti dan kemudian hasil dianalisis apakah sesuai dengan kewenangan KPK atau tidak. Jika bisa, KPK tidak akan tinggal diam, tetapi akan dimonitor sesuai mekanisme koordinasi dengan penindakan. (ify)

Baca Juga :   Pemkab Malaka Berencana Bangun Rest Area di Weklese, Malaka Timur
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top