RAGAM

Pemda Malaka Diminta Cermat dan Terbuka dalam Penentuan Kuota Tenaga Kontrak

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka diminta cermat dan terbuka ‎ menentukan kuota tenaga kontrak daerah (Teda) tahun 2017, sesuai kebutuhan perangkat daerah . Selain itu, pemerintah juga diminta melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana ADD yang jumlahnya sangat besar yang harus dilakukan tim independen. Hal itu disampaikan Fraksi Golkar terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap rancangan perda tentang APBD tahun 2017 dan tiga ranperda yang diajukan pemerintah.

Stefanus Bria Seran

Stefanus Bria Seran

Terhadap permintaan itu, Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran dalam jawaban Selasa (29/11) pagi tadi mengemukakan, pemerintah menyatakan terima kasih yang sebesar besarnya atas kemauan baik Fraksi Golkar untuk sebuah keterbukaan dalam penetapan kuota tenaga kontrak daerah. Harapan itu yang akan dilakukan Pemda Malaka kedepan, demi terwujudnya pemerataan kesempatan memperoleh pekerjaan bagi semua anak Malaka.

Terhadap fungsi pengawasan terhadap pelaksanan ADD, pemerintah menyatakan sependapat dan akan menyusun jadwal melakukan pengawasan sebagaimana permohonan fraksi.

Terkait permintaan Fraksi Golkar juga soal pembangunan jalan menuju ibu kota kecamatan Io Kufeu sepanjang 6,5 km dari Fatuknutu menuju Fatuao, pemerintah menyatakan sependapat dan akan direalisasikan sesuai permintaan fraksi.

Fraksi juga meminta kepada pemerintah agar semua bakal calon kades dari petahana agar menyerahkan LKPJ baik fisik dan non fisik sebelum penetapan sebagai calon kades. Terhadap permintaan itu dapat dijelaskan bahwa pemerintah telah menerapkan aturan yang tegas bagi bagi calon kades petahana, antara lain wajib menyerahkan LKPJ. Tahunan maupun LKPJ akhir masa jabatan sebagai kelengkapan administratif yang dipersyaratkan oleh Perbup Malaka. Ternyata dari 70 desa yang ada yang tergolong petahana hanya sebanyak 7 desa.

Baca Juga :   Tunsus Guru di Belu Salahi Juknis, Kejari dan Polres Belu Segera Selidiki

Fraksi Partai Golkar juga meminta agar pemerintah memberi bantuan hand traktor dan traktor besar serta mesin rontok padi untuk kecamatan Kobalima dan Kobalima Timur, dan membuat drainese dari cabang Bei Abuk Betun ke Wedik dan drainase dari Puskesmas Betun ke Cabang Bei Abuk. Terhadap permintaan Fraksi Partai Golkar itu, ‎ pemerintah sependapat dan melakukan kajian untuk memenuhi permintan dimaksud sesuai kemampuan keuangan daerah. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top