RAGAM

Berantas Pungli, Pemprov NTT Segera Bentuk Satgas Saber Pungli

ATAMBUA, Kilastimor.com-Kebiasaan melakukan pengutan liar (Pungli) hendaknya mulai dihentikan. Pasalnya, pemerintah pusat hingga daerah tengah gencar melakukan operasi. Untuk NTT, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) bersama Instansi dan Lembaga di wilayah NTT.

Frans Lebu Raya

Frans Lebu Raya

Pembentukan Satber Pungli tersebut menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Dalam Perpres, Pemerintah Indonesia memberikan legilitas bagi satgas untuk memberantas praktek pungli yang terjadi.

Terkait hal tersebut Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengatakan, diinternal pihak Kepolisian sudah ada tim Satgas sapu bersih pungutan liar yang dibentuk. Ditingkat Provinsi juga akan dibentuk Satgas untuk memberantas berbagai aksi pungli.

“Dalam waktu dekat kita akan bentuk Satgas Saber Pungli. Tidak saja ditingkat Provinsi, tapi disetiap tingkat daerah dalam wilayah NTT harus dibentuk juga,” ujar Lebu Raya usai kegiatan Raker bersama Bupati/Wabup se-NTT dan Walikota Kupang pekan lalu di Atambua,” terangnya.

Dijelaskan, tidak saja pihak Kepolisian yang menjalankan tugas untuk memberantas pungli. Tapi seluruh komponen mempunyai komitmen yang sama untuk memberantas aksi pungli yang selama ini terjadi dalam wilayah NTT.

“Pungutan liar ini menjadi salah satu penekanan dari Presiden. Tidak boleh ada pungli dan kita harus cegah. Bukan karena angka rupiahnya, kan ada yang bilang cuman Rp 5000, tapi itu soal integritas dan harga diri. Apabila ada pungli segera lapor ke Polda,” imbuh Lebu Raya.

Baca Juga :   Animo Masyarakat Betun Berobat Gratis di Puskesmas Meningkat

Tambah Lebu Raya, selain aksi pungutan liar soal korupsi juga menjadi penekanan dalam raker ini. Dari KPK telah datang ke Provinsi untuk menyiapkan langkah-langkah guna mencegah korupsi. Rencananya, 24 November mendatang akan dilakukan penandatanganan MoU tentang pencegahan korupsi, oleh Gubernur NTT dengan KPK.

“Nanti KPK juga akan membantu kita untuk mengirim tenaga-tenaga yang ahli dan memfasilitasi kita dan bimtek bagi kita semua, yang sudah ada dibeberapa daerah bisa diadopsi disini untuk mencegah korupsi. Saya percaya kita semua tidak mau korupsi karena itu kita musti cegah,” pinta dia. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top