RAGAM

Pengaduan Mayarakat ke UPK Kota Kupang Tahun 2016 Menurun. Benarkah? Lisapaly: Kami akan Evaluasi

KUPANG, Kilastimor.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang,mengaku jumlah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang masuk ke Unit Pengaduan Kasih (UPK) Kota Kupang, pada tahun 2016 dan 2015 lebih lebih rendah dibanding tahun 2014.

Johanna Lisapaly

Johanna Lisapaly

Plt.Walikota Kupang,Johanna Lisapaly saat memaparkan materi soal menepis tantangan dalam implementasi penanganan pangaduan sebagai upaya membangun kepercayaan publik di Pemerintah Kota Kupang, pada acara seminar nasional tentang penanganan pengaduan masyarakat sebagai katalisator pencegahan korupsi dan peningkatan efektifitas pembangunan daerah yang di gelar oleh atas kerjasama Uni eropa, Bandung Trust Advisory Group dan Ombudsman RI serta Pmerintah Kota Kupang,di Sotis Hotel Kupang, Rabu (16/11) lalu mengatakan,jumlah pengaduan pada UPK Kota Kupang pada tahun 2014 mengalami peningkatan yakni sebanyak 82 pengaduan,sedangkan pada tahun 2015 hanya 66 pengaduan dan pada tahun 2016 hanya 44 pengaduan.

“Dilihat dari jumlah pengaduan selama tiga tahun terakhir sedikit mengalami penurunan. Menurunnya pengaduan perlu dievaluasi apakah prestasi atau karena jangkauan penyiapan sosialisasi terkait UPK sudah meluas ke masyarakat, sehingga hal ini masih menjadi tantangan dan tentunya pemerintah memilki komitmen kearah tersebut untuk dibenahi guna lebih memudahkan bagi masyarakat,” kata Lisapaly.
Lisapaly menguraikan,banyak pengaduan dari masyarakat yang masuk ke UPK Kota Kupang pada tahun 2014 paling banyak yakni kepegawaian yakni sebanyak 19 pengaduan, dan susul pengaduan soal pungli sebanyak 12 pengaduan, serta pengaduan soal PSB/BSM, infrastruktur masing sebanyak 9 pengaduan,” paparnya.

Baca Juga :   Bupati Bere Minta Jaga Kestabilan Politik Jelang Pilkada Malaka

“Ada juga pengaduan lain yang disampaikan masyarakat melalui UPK tahun 2014, namun tidak terlalu besar jumlahnya seperti gangguan kamtibmas hanya 8 pengaduan, pangaduan dana PEM/Kelurahan hanya 4 pengaduan.Sehingga secara kesuluruhan pengaduan di tahun 2014 sebanyak 82 pengaduan,” kata Lisapaly.

Lisapaly mengaku, dalam penanganan akan pengaduan masyarakat yang masuk ke UPK Kota Kupang, ada hambatan yakni sarana dan prasarana yang belum memadai, minimnya anggaran, serta UPK belum strategis dengan SKPD penyelenggara pelayanan publik.
“Kendala yang dihadapi ini tentunya kami memilki komitmen guna dalam merepon pengaduan tersebut bisa dapat ditindaklanjuti secara cepat yakni pemerintah kota seiap tahun akan mengalokasi anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan UPK Kota Kupang,dan mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat secara berlanjut,serta mengintegrasikan UPK kota dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kupang,” jelas Lisapaly.

Sementara staf pengelolah UPK Kota Kupang Bagian Organisasi Setda Kota Kupang,Sarlin Tiro yang ditemui d iruang kerja, Jumat (19/11) mengatakan, penanganan pengaduan masyarakat yang masuk ke UPK Kota Kupang langsung didistribusi ke SKPD terkait.
“Penanganan pengaduan masyarakat ini, ada staf khusus yang mengantar ke SKPD dan mengambil jawaban dari SKPD. Selanjutnya kami akan langsung menindaklajuti ke pelapor. Penanganan pengaduan yang ditindaklanjut minimal 2×24 jam dan bisa juga secepatnya. Namun semua tergantung dari pengaduan. Misalkan pengaduan soal infrastruktur seperti jalan yang sudah dianggar tentunya tindaklanjutnya scara cepat,namun jika pengaduan infrastruktur jalan yang belum masuk dalam perencanaan anggaran otomatis pastinya akan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya,” jelas Sarlin. (ify)

Baca Juga :   PSU TPS 10 Manumutin Tidak Pengaruhi Hasil Pilkada Belu
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top