RAGAM

Warga Manleten, Belu, Tolak Pembangunan Madrasah Aliyah Kejuruan

ATAMBUA, Kilastimor.com-Warga Manleten di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Timor Barat perbatasan RI-RDTL menolak dengan tegas pembangunan Gedung Madrasah Aliyah Kejuruan yang berlokasi di Haduarkelis, Desa Manleten, Senin (7/11/2016).

Warga Manleten blokade jalan masuk proyek Madrasah Alyiah Kejuruan di Manleten.

Warga Manleten blokade jalan masuk proyek Madrasah Aliyah Kejuruan di Manleten.

Buntut dari penolakan, warga terpaksa memblokir gedung berlantai dua yang sedang dikerjakan oleh CV. Tunas Baru sejak 2 Agustus 2016 lalu. Nilai kontrak pembagunan gedung Madrasah Aliyah senilai Rp 1.944.508.000 yang bersumber dari dana APBN Kementerian Agama.

Dalam surat pernyataan sikap penolakan yang ditandatangi 94 warga didasari beberapa alasan antara lain, pembangunan Madrasah Aliyah ini tidak melalui tahapan kajian sosial budaya masyarakat lokal, sehingga keberadaan sekolah ini bertentangan dengan kearifan lokal yang ada pada lingkungan sosial budaya dalam masyarakat Desa Manleten dan sekitarnya.

Bahwa keberadaan Madrasah Aliyah ini tidak pernah diusulkan sebagai kebutuhan masyarakat Desa Manleten dalam berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan berbagai tingkatan sehingga kegiatan ini mutlak bukan merupakan kebutuhan masyarakat Desa Manleten.

Keberadaan Madrasah ini tidak melalui prosedur atau tahapan perencanaan yang baik karena kegiatan pembangunan ini tidak melalui tahapan sosialisasi maupun koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat/tokoh adat setempat sehingga berpotensi menimbulkan konflik social budaya pada masyarakat sekitarnya di kemudian hari.

“Paling tidak diketahui pemerintah desa dan warga. Harusnya perencanaan ada dalam RPJMDES yang diusul warga. Yang kami usul tidak turun, malah dibangun Madrasah. Kami tegaskan tolak kegiatan ini, harus dihentikan pengerjaannya,” ujar Yakobus Mali perwakilan warga dihadapan Ketua DPRD Belu bersama anggota saat menyampaikan aspirasi terkait penolakan pembangunan tersebut.

Baca Juga :   SBS-DA Terus Konsolidasi dengan Keluarga

Senada tokoh adat Yohanes Tobu mengatakan, pembangunan gedung tersebut sudah bertentangan dengan budaya yang ada. Minimal harus ada sosialisasi dan dukungan dari masyarakat, namun kenyataannya tidak ada. Pengerjaan bangunan telah mencapai 60 hingga 70 persen.

“Kami tolak dengan tegas dan pengerjaan sudah dihentikan. Apa yang dibangun harusnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Kami minta supaya wakil rakyat dan Pemerintah prioritaskan masalah ini, sehingga bisa ada solusi,” harap Tobu.

Menyikapi hal itu Ketua Januaria Awalde Berek menegaskan, kesimpulan anggota DPRD Belu menolak pembangunan Madrasah Aliyah di wilayah Manleten dan menghentikan pembangunan untuk sementara waktu sambil menunggu solusi yang jelas.

Minimal sebelum dibangun harus ada sosialisasi dengan Pemerintah Belu yang mempunyai wilayah dan warga setempat untuk dapat dukungan. Sekolah pendukung itu syarat mutlak untuk membangun satu lembaga sekolah yang baru. Tentunya pembangunan itu harus sesuai kebutuhan warga setempat.

“Hari ini kita akan keluarkan surat untuk lakukan hearing dengan Pemda Belu. Instansi Kementerian Agama Atambua vertikal, akan kita minta juga kejelasannya. Mudah-mudahan sebelum 2×24 jam kita sudah dengar penjelasan dan saya minta warga tetap jaga situasai sehingga tetap kondusif dan normal,” pinta Berek. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top