NASIONAL

2017, Pempus Lanjutkan Pembangunan PLBN Motamasin

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kementerian PU-PR akan tetap membangun PLBN Motamasin. Di tahun 2017, pempus akan melanjutkan pembangunan Land Scape PLBN, wisma pegawai, wisma Indonesia, gedung pertemuan dan pasar tradisional.
Kementrian PUPR mendapatkan tugas khusus dari Presiden melalui inpres untuk merealisasikan rencana diatas agar bisa selesai dalam tahun anggaran 2017/208. Hal itu disampaikan Menteri PUPR RI, Ir. Moch. Basoeki Hadimoeljono,M.Sc., Ph.D. kepada wartawan disela acara kunjungan Presiden Jokowi di Motamasin, Rabu (28/12/2016).

Menteri PUPR

Menteri PUPR

Pembangunan gedung tahap I sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan pembangunan PLBN Motamasin tahap II dalam tahun anggaran 2017. Khususnya untuk fasilitas keimigrasian dan bea cukai awal januari bisa masuk karena gedungnya sudah selesai 100 persen.

Pembangunan PLBN bukan hanya berfungsi sebagai pintu perbatasan negara tetapi untuk menciptakan kegiatan ekonomi di perbatasan. Melalui pasar perbatasan yang akan dibangun di Motamasin bisa mendukung kegiatan ekonomi di perbatasan negara. Penduduk di negara tetangga bisa masuk berbelanja di pasar perbatasan karena produk barang-barang kita cukup bersaing dan tidak kalah dengan produk negara-negara lain.

Pada tahun 2017 kementrian PU akan membangun pasar perbatasan di Motamasin, Motaain dan Entikong sebagai tindak lanjut dari Inpres. Penanganannya dilakukan kementrian PU supaya cepat. Sementara untuk pengelolaan nya akan diserahkan kepada BNPP dan kementrian keuangan karena ada kegiatan ekonomi disana. Sesuai rencana semua pekerjaan itu akan diselesaikan pempus dalam tahun anggaran 2017/2018. Saat itu semua pekerjaan fisik sudah selesai. Terkait pembangunan kawasan perbatasan kedepan akan dikoordinasikan BNPP sehingga bisa lintas kementrian.

Baca Juga :   BPN dan Peradi Malaka Teken MoU

Terkait pengresmiannya, Presiden dalam berbagai kesempatan mengatakan tidak akan mengresmikan gedung tetapi bersedia pengoperasiannya. Dibidang perumahan misalnya, presiden tidak mau mengresmikan rusunawa tetapi mau mengresmikan pengoperasiannya di lapangan.

Sesuai arahan presiden, pembangunan kawasan perbatasan negara tetap menjadi sentral perhatian pemerintah pusat sehingga dalam penanganannya tetap dikoordinasikan melalui BNPP sebagai koordinator lintas kementrian. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top