RAGAM

Bupati Malaka Persilahkan Masyarakat Ajukan Gugatan ke PTUN atas Kebijakan Pemda Soal Pilkades

BETUN, Kilastimor.com-Bupati Malaka, Srefanus Bria Seran menjawab runtas pertanyaan anggota DPRD Kabupaten Malaka, dari ‎Fraksi PKB, Simon Seran Fahik dan Ketua Komisi I DPRD Malaka, Doddy Tei Seran, terkait persoalan proses pilkades Malaka, dalam forum paripurna DPRD Kabupaten Malaka di Betun, Senin (19/12-2016).

Bupati dan DPRD Malaka sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Bupati dan DPRD Malaka sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Berikut penjelasan Bupati Malaka. Melalui forum sidang paripurna yang terhormat, dirinya selaku Bupati Malaka perlu memberikan klarifikasi dan pendalaman terhadap tugas-tugas didalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan persoalan proses Pilkades Serentak di Malaka, yang saat ini menjadi perhatian publik agar dicermati secara kontekstual dan proporsional.

Bria Seran mengatakan, terkait pilkades pihaknya harus mengeluarkan perbup untuk menseleksi para kandidat, menghasilkan calon kades yang baik, agar dipilih rakyat menjadi kades definitif.

Bria Seran menjelaskan, ada tiga kriteria yang digunakan sebagai acuan yakni, Pertama, calon kades moralnya harus baik. Tidak ada istri dan suami dimana-mana dan tidak ada anak dimana-mana. Pasalnya, kades terpilih harus menjadi panutan rakyat, sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Malaka, dimana meletakkan dasar yang kokoh dan dinamis untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam konsep itu, Bupati dan Wakil Bupati Malaka harus memilih pilar-pilar yang membantu tugas bupati dan wakil bupati selama periode ini untuk menjalankan tugas-tugasnya yang mendukung visi dan misi yang dicanangkan. Kedua, kalau mereka yang mantan kades dan sekarang maju lagi sebagai bakal calon, harus memperhatikan rekomendasi inspektorat sesuai hasil pemeriksaan supaya tidak bermasalah dan harus pantas untuk dipilih kembali.
Ketiga, hasil tes tertulis dan wawancara harus menjadi pertimbangan meluluskan seorang calon kades.

Baca Juga :   Bukan Dua, Ternyata Ada Empat Warga Indonesia Diproses Hukum di Timor Leste. Bupati Belu: Kita Segera Undang Konsulat

Dalam konteks diatas, Bupati SBS-DA ‎diberi mandat oleh 44.776 pemilih di Malaka supaya bisa memilih dan menyeleksi pilar-pilar untuk melaksanakan penugasan selama lima tahun dengan baik. Manakala dalam keputusan Bupati dalam penyelenggaraan seleksi balon kades ada yang tidak setuju, itu merupakan haknya. Namun dalam menyelesaikan persoalan atau ketidakpuasannya itu tidak bisa menggunakan kekuatan untuk mendesak pemerintah, supaya menggagalkan keputusannya. “Tidak ada penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini yang menggunakan kekuatan sebagai solusi penyelesaian persoalan. Kalau hal itu digunakan, maka ada saja kelompok-kelompok masyarakat yang berdatangan untuk menyampaikan aspirasinya secara bergantian dengan cara yang sama, maka kita hanya lakukan kegiatan untuk melayani aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Hak rakyat paparnya, tidak kebiri tetapi ada forum di republik ini yang bisa digunakan rakyat. “Kita perlu memahami prinsip-prinsip pemerintahan di negeri ini. Kalau ada keputusan Tata Usaha Negara yang menurut rakyat tidak benar dan tidak adil, maka silahkan tempuh jalurnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kalau keputusan di PTUN itu berpihak pada yang mengadu, maka pemerintah akan patuh dan melaksanakannya karena kita ini negara hukum. Namun tidak boleh menggunakan kekuatan dan kekerasan untuk menekan pemerintah,” papar mantan Kadis Kesehatan Provinsi NTT itu

“Saya persilahkan bapak/Ibu anggota dewan yang mensponsori rakyat melapor ke PTUN juga boleh. Silahkan lapor ke PTUN dan kita akan melayani dan siap menjalankan putusan PTUN,” tambahnya.

Baca Juga :   Senin 27 Maret, Polda NTT Resmi Naik Status Tipe A. Wantimpres Sambangi Polda Pantau Kesiapan

Dia melanjutkan, sekedar informasi, sejak 30 Maret 2016, Bupati sudah bekerjasama dengan Kajari Atambua sebagai pembela pemerintah, pembela terkait masalah TUN dan pembela perdata bila ada pihak-pihak yang melakukan sengketa dengan pemerintah.

“Tadi anggota dewan mengatakan mereka yang datang demo itu merupakan sebuah gejolak. Oke, yang datang itu gejolak, namun perlu dipertanyakan apakah mereka yang tidak datang berdemo itu tidak setuju dengan kebijakan dan keputusan pemerintah? Kita jangan adu masyarakat. Hal itu hanya akan merugikan masyarakat itu sendiri,” imbuhnya.

Minggu lalu ungkap dia, dirinya diundang Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, dan menghadirkan seluruh pimpinan daerah di Jakarta. Bupati Malaka sebagai salah satu pengurus teras APKASI bersama kepala daeerah daerah lainnya, mendapatkan arahan Menteri Koordinator Maritim, Luhut Panjaitan. “Teman-teman para bupati, tolong kerja yang baik-baik, kerja yang berorientasi untuk kepentingan rakyat. Tidak usah ribut-ribut dan tidak usah layani yang ribut-ribut. Lihat baik-baik supaya desa itu maju, karena dana desa itu sangat bagus. Caranya, pilih orang-orang yang baik, supaya mereka perhatikan rakyatnya. Kami di pusat juga sama. Kami nggak pusing. Mereka yang ribut silahkan ribut. Kalau yang buat kacau kami gunakan alat negara untuk mengamankannya. Demikian juga di daerah. Kalau ada yang buat kacau, silahkan gunakan alat negara sehinga pemerintah bisa menggunakan kewenangannya untuk mengurusi rakyat,” kutipnya. (boni)

Baca Juga :   Natal Merupakan Momentum Umat Nasrani Mendapat Anugerah Keselamatan
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top