RAGAM

Bupati Malaka Persilahkan Masyarakat Ajukan Gugatan ke PTUN atas Kebijakan Pemda Soal Pilkades

Hak rakyat paparnya, tidak kebiri tetapi ada forum di republik ini yang bisa digunakan rakyat. “Kita perlu memahami prinsip-prinsip pemerintahan di negeri ini. Kalau ada keputusan Tata Usaha Negara yang menurut rakyat tidak benar dan tidak adil, maka silahkan tempuh jalurnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kalau keputusan di PTUN itu berpihak pada yang mengadu, maka pemerintah akan patuh dan melaksanakannya karena kita ini negara hukum. Namun tidak boleh menggunakan kekuatan dan kekerasan untuk menekan pemerintah,” papar mantan Kadis Kesehatan Provinsi NTT itu

“Saya persilahkan bapak/Ibu anggota dewan yang mensponsori rakyat melapor ke PTUN juga boleh. Silahkan lapor ke PTUN dan kita akan melayani dan siap menjalankan putusan PTUN,” tambahnya.

Dia melanjutkan, sekedar informasi, sejak 30 Maret 2016, Bupati sudah bekerjasama dengan Kajari Atambua sebagai pembela pemerintah, pembela terkait masalah TUN dan pembela perdata bila ada pihak-pihak yang melakukan sengketa dengan pemerintah.

“Tadi anggota dewan mengatakan mereka yang datang demo itu merupakan sebuah gejolak. Oke, yang datang itu gejolak, namun perlu dipertanyakan apakah mereka yang tidak datang berdemo itu tidak setuju dengan kebijakan dan keputusan pemerintah? Kita jangan adu masyarakat. Hal itu hanya akan merugikan masyarakat itu sendiri,” imbuhnya.

Minggu lalu ungkap dia, dirinya diundang Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, dan menghadirkan seluruh pimpinan daerah di Jakarta. Bupati Malaka sebagai salah satu pengurus teras APKASI bersama kepala daeerah daerah lainnya, mendapatkan arahan Menteri Koordinator Maritim, Luhut Panjaitan. “Teman-teman para bupati, tolong kerja yang baik-baik, kerja yang berorientasi untuk kepentingan rakyat. Tidak usah ribut-ribut dan tidak usah layani yang ribut-ribut. Lihat baik-baik supaya desa itu maju, karena dana desa itu sangat bagus. Caranya, pilih orang-orang yang baik, supaya mereka perhatikan rakyatnya. Kami di pusat juga sama. Kami nggak pusing. Mereka yang ribut silahkan ribut. Kalau yang buat kacau kami gunakan alat negara untuk mengamankannya. Demikian juga di daerah. Kalau ada yang buat kacau, silahkan gunakan alat negara sehinga pemerintah bisa menggunakan kewenangannya untuk mengurusi rakyat,” kutipnya. (boni)

Baca Juga :   Harga Beras di NTT Terkategori Stabil

Pages: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top