BETUN, Kilastimor.com-Program Revolusi Pertanian Malaka (RPM) yang dicanangkan Pemda Kabupaten Malaka harus dilihat sebagai etalase untuk pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan potensi luas lahan dan kesuburan tanah Rai Malaka. Disadari atau tidak, RPM menjadi sebuah momentum bersejarah bagi kita semua untuk berpikir dan bertindak bagaimana mengoptimalkan program unggulan RPM untuk membangun dan mengembangkan agribisnis yang berskala regional dan internasional. Potensi ada, peluang ada, dukungan pemerintah ada. Tinggal mau dan cara menjalankannya melalui program kerja yang riil.
Para camat da desa dari Malaka mendengar cerita sukses pertanian di Lembang, Jabar.
Salah satu visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Malaka, SBS-DA saat ini adalah membangun fondasi yang kokoh dan dinamis melalui berbabagai program unggulan yang pro rakyat dimana salah satunya adalah program RPM yang dicanangkan pemerintah. Keran sudah terbuka. Political will Pemerintah dan DPRD jelas karena menjadikan itu sebagai program unggulan yang diintervensi dengan anggaran yang memadai. Tugas dan tanggung jawab semua pihak bagaimana mengapresiasi dan mengimplementasikan RPM dalam konteks yang lebih luas untuk menjawab semua peluang dan tantangan kedepan. Itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan DPRD tetapi semua komponen masyarakat harus proaktif dan mengambil peran untuk mengimplementasikan RPM dalam tataran riil.
Pertama, DPRD sebagai pengambil kebijakan dibidang budgeting harus benar menjalankan fungsinya untuk memberikan penganggaran yang memadai bagi implementasi RPM Malaka. Selain fungsi budgeting, DPRD juga harus bisa membuka ruang dengan membuat konsep-konsep implementasi RPM melalui kebijakan anggarannya. Salah satu sumbangan terbesar yang diharapkan dari dewan bagaimana bisa memberikan sumbangan konkrit kepada pemerintah melalui mitra komisi untuk membangun RPM kedepan. Pemikiran-pemikiran cerdas anggota dewan perlu dicuatkan ke permukaan terkait implementasi RPM dalam arti sempit maupun dalam artian yang luas.
Kedua, baik pemerintah dan DPRD Malaka mulai melakukan studi banding terkait RPM. Hal ini perlu didukung sebab hasil stuba dewan bisa di sampaikan dan ditawarkan kepada pemerintah melalui mitra komisi untuk ditindaklanjuti melalui program-program realistis yang bisa menunjang implementasi RPM di Malaka. Setelah Stuba, hasil stuba itu bisa dijadikan bahan diskusi bersama pemerintah dalam ruang sidang agar mempertajam program RPM yang dijalankan pemerintah. Semua masyarakat sangat sependapat jika hasil stuba itu didiskusikan secara luas dengan melibatkan pelaku pertanian dari berbagai elemen masyarakat secara terbuka dan diluput secara luas seluruh media di Malaka.
